Tenaga Kerja Asing di Jabar Diawasi Ketat

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah itu. Selain menyangkut izin dan adminstrasi, pengawasan pun akan dilakukan terhadap proses alih pengetahuan kepada pekerja lokal selama mereka bekerja di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan terdapat sejumlah rekomendasi dan enam usul rancangan peraturan daerah mengenai masa depan ketenagakerjaan di wilayahnya.

"Pertama, penataan pengaturan tenagaSenin (23/4)

Dalam kegiatan itu dibahas juga digitalisasi industri, termasuk di bidang produksi yang lebih banyak menggunakan mesin daripada pekerja.

Menurutnya, itu sangat berdampak terhadap tenaga kerja di Jawa Barat sehingga dibutuhkan regulasi baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan mengatakan perlu peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Selama ini, kata dia, terdapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Polri, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat.

Ferry melanjutkan, pengembangan Tim Pora dilakukan saat pembangunan Waduk Jatigede yang memberdayakan banyak tenaga kerja asing. Saat itu dibentuk satgas sampai samsat khusus untuk mengawasinya.

"Ke depan tim ini dikembangkan melalui perluasan dan penguatan tim. Anggotanya ada dari kabupaten dan kota masing-masing. Perluas pengawasan tenaga kerja asing biar bisa bergerak cepat untuk mengamati. Berizin atau tidak, punya surat kerja atau tidak," tegasnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar mencatat sebanyak 480 tenaga kerja asing bekerja di Jabar. Terdapat aturan khusus bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Jabar, di antaranya tidak boleh bekerja sebagai operator atau bagian HRD. Setiap tenaga asing harus didampingi tenaga kerja lokal agar terjadi proses transformasi pengetahuan.