Dirjen Otda Prioritaskan Persoalan Kepegawaian di Kota Makassar

DIRJEN Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono yang akan dilantik menjadi pelaksana tugas (plt) Gubernur Sulawesi Selatan memprioritaskan menuntaskan persoalan di Kota Makassar.

Utamanya, jelas Soni, terkait persoalan penataan pejabat agar jangan sampai ada kevakuman, ketimpangan, dan persoalan. Selain itu, membebaskan Makassar dari persoalan politik dan harus profesional.

"Itu jadi prioritas saya, setelah Sekda Makassar dilantik, ada beberapa jabatan juga masih kosong. Wali Kotanya juga kayaknya ragu-ragu membuat keputusan. Karena ini bisa mengganggu pelayanan publik di sulsel. Padahal Makassar adalah ibukota provinsi," seru Soni seusai Geladi Pelantikan Pejabat Gubernur Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Minggu (8/4).

Soni menegaskan, citra Makassar harus dibangun, karena wajah Sulsel ada di Makassar sebagai ibukota. "Bahkan hari ini, saya suruh Deng Ical (Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal) lembur untuk mencari tahu, apa-apa yang harua diselesaikan segera di Makassar," tegasnya.

Soni menyayangkan, belum ada proyek yang jalan di Makassar. "Dokumen pelaksaan anggaran (DPA) belum dilakukan, tender belum dilakukan. Bisa bayangkan, betapa lambatnya pelayanan publik di Makassar. Ini bahaya. Makanya saya konsentrasi di Makassar," urai Soni.

Ia pun berjanji, Rabu (11/4), ia akan lakukan kunjungan resmi ke Pemkot Makassar, termasuk silaturahmi. "Agar di sana tidak perlu ragu. Meskipun plt itu berbeda dengan pejabat definitif, jika ingin mengambil langkah strategis tinggai meminta izin tertulis dari Mendagri," ujarnya.

Soni dilantik menjadi plt gubernur pada Senin (9/4). "Sekarang mudah, tidak perlu ke Jakarta, cukup ke Dirjen Otoda. Sekaran tinggal satu meja saja. Karena saya di sini. Ini jadi kebahagiaan orang Makassar, tidak perlu repot ke Jakarta," kata Soni.

Ia juga menjelaskan, jika persoalan di Makassar itu ada tiga dimensi. Yaitu persoalan administrasi, politik dan hukum. Kalau persoalan administrasi lanjut Soni, terkait pengisian jabatan, ia sangat yakin itu bisa kelar dalam waktu satu minggu.

"Persoalannya tinggal geser sana, geser sini sedikit. Tidak masalah. Mejanya kan satu saja. Paling lambat dua minggu selesai semua dan bisa berjalan dengan baik, itu fungsi adminiatrasi," jelas Soni.

Terkait persoalan politik, Soni mengaku tidak mau masuk wilayah itu, karena sangat kompleks. "Saya tidak mau masuk ranah politik. Dan yang terakhir, persoalan hukum. Ada temuan, kita serahkan sepenuhnya pada aparat hukum dan Polda untuk menyelesaikannya. Saya tidak masuk wilayah itu," pungkas Soni. (A-1)