Sertifikasi bukan Ngibul

SENYUM semringah terpancar dari 3.630 kepala keluarga yang memenuhi GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin.

"Diangkat tinggi-tinggi, biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi hak milik Bapak-Ibu sekalian dan bukan pengibulan," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membagikan sertifikat tanah di GOR itu. Warga pun antusias mengikuti permintaan Jokowi.

Kepala Negara juga meminta masyarakat merawat baik-baik sertifikat dengan difotokopi.

Menurut Jokowi, sertifikat dapat diagunkan untuk modal yang produktif. Namun, warga diminta teliti dalam menghitung risiko dan kalkulasi angsuran sebelum mengambil modal untuk usaha yang produktif. "Memang dengan sertifikat ini kita bisa mengakses untuk permodalan, mengakses ke lembaga keuangan, tidak apa-apa. Silakan, tapi saya titip hati-hati kalau pinjam uang di bank."

Seharusnya, kata Jokowi peminjaman uang di bank untuk modal kerja. "Boleh pinjam ratusan juta untuk beli mobil, tapi hati-hati itu pinjaman bank yang tiap bulan harus dicicil. Kalau dibuat beli mobil, saya yakin cuma bertahan enam bulan, lalu ditarik bank. Gunakan kredit untuk modal investasi kerja, jangan untuk konsumtif, " jelas presiden.

Total sertifikat yang dibagikan di Kalimantan Selatan, kemarin, ialah 5.640. Pemerintah memberikan 130 ribu sertifikat di Provinsi Kalsel pada 2017.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais dalam diskusi di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), mengatakan program sertifikasi lahan yang masif sebagai upaya pengibulan. "Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan," tandas Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN itu.

Konflik lahan

Jokowi mengakui konflik lahan masih marak terjadi hampir di semua daerah, termasuk Kalsel. Sengketa biasanya melibatkan masyarakat, negara, swasta, dan BUMN. Menurut dia, konflik lahan muncul karena adanya tumpang-tindih kepemilikan dan salah satu pihak tidak punya hak atas tanah.

Secara terpisah, anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan program sertifikasi lahan yang dilakukan Jokowi sangat bagus. "Sertifikatnya bukan kibul-kibulan. Itu bagus secara politik, publik, juga elektabilitas. Hanya saja tidak menyentuh akar permasalahan di sektor pertanahan yang sangat pelik, seperti reformasi agraria," ujarnya dalam program Opsi di Metro TV, tadi malam.

Menurut Dradjad, dulu Jokowi sempat mengangkat soal Esemka, lalu booming, tapi kelanjutannya nol. "Amien Rais konsisten memberikan kritik sejak era pemerintahan SBY, termasuk urusan tanah. Reformasi agraria itu ada dua hal, pertama ketimpangan kepemilikan lahan dan kedua ketimpangan atas manfaat lahan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengklaim berdasarkan data Bank Dunia pada 2015, 74% lahan nasional dikuasai segelintir orang. Dengan kata lain, sebut Hanafi, tudingan Amien Rais berdasarkan fakta, bukan asal bunyi. "Ada 74% tanah negara dikuasai segelintir orang itu adalah laporan Bank Dunia 2015. Kalau mau dipertajam, diperlengkap datanya, tentu bisa. Nanti Pak Amien menyiapkan tulisan secara lebih utuh, bukan opini," ujar putra Amien itu, tadi malam. (Pol/X-4)