Muhammadiyah Gulirkan Jihad Kedaulatan Pangan

MAJELIS Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengelar Rapat Koordinasi Nasional dan Rembug Tani Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (17/3).

Salah satu isu penting yang dibahas dalam forum tersebut ialah jihad kedaulatan pangan. Gerakan itu relevan dengan keinginan Presiden Joko Widodo membangun paradigma ekonomi baru untuk mengatasi kesenjangan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan, jihad kedaulatan pangan merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan petani dan pertanian berkemajuan. Hal itu akan lebih cepat terwujud jika ada gebrakan dan kebijakan yang berani dari Pemerintah.

Dulu, kata Haedar, kita mengoreksi Orde Baru, tapi ada sesuatu yang bagus dari rezim pemerintahan tersebut. Yaitu, membangun kedaulatan pangan sehingga dulu bisa swasembada beras.

Menjadi sesuatu yang ironis ketika sudah hampir 15 tahun reformasi, pertanian menjadi dunia yang jalan ditempat. Di tengah liberalisasi politik ekonomi bahkan budaya, dunia petani sunyi.

"Beras susah, kalau panen petani rugi. Kita juga impor berbagai macam kebutuhan," katanya.

Haedar yakin, pemerintah mempunyai komitmen kuat. Apalagi Presiden Jokowi menginginkan membangun paradigma ekonomi baru.

"Kita berharap dalam konteks ekonomi baru itu memasukan dunia petani dan pertanian sebagai unggulan," katanya.

Dengan jihad ini, lanjut Haedar, semestinya orang Indonesia tidak susah cari makan. Mereka juga bisa memenuhi penuhi kebutuhan pokok sendiri, karena karena di negeri ini semuanya bisa tumbuh.

Tinggal sekarang bagaimana kebijakan untuk menjadikan potensi besar alam Indonesia itu jadi milik sendiri. Majelis Pemberdayaan Masyarakat sudah memulainya melalui pertanian produktif dan pertanian terintegrasi di berbagai daerah.

"Itu menunjukkan, Muhammadiyah saja bisa kok. Saya yakin negara akan lebih bisa lagi untuk membangun pertanian lewat isu jihad kedaulatan pangan ini," kata Haedar. (OL-1)