Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang Jadi Tersangka Politik Uang

SALAH seorang calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menjadi tersangka kasus politik uang.

"Ya benar, salah satu calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang berinisial I telah ditetapkan tersangka dalam dugaan pidana pemilihan kepala daerah (pilkada). Penetapan status tersangka oleh Satuan Reskrim Polres Pangkalpinang pada Jumat (9/3)," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKB Abdul Mun'im di Pangkalpinang, Minggu (11/3).

Penetapan status tersangka itu, lanjut dia, berdasarkan kesimpulan gelar perkara. "Terlapor I yang telah dilaporkan sesuai LP/B-928/III/2018/SPKT/RES PKP pada 5 Maret sudah terdapat dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga tehitung sejak 9 Maret telah ditetapkan sebagai tersangka."

Menurut Mu'nim, I diduga melanggar Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan ancaman pidana penjara paling lama 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar.

"Untuk lebih lanjutnya, I akan dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (12/3)," terangnya.

Ada empat pasangan calon dalam pilkada Kota Pangkalpinang, yakni Maulan Aklil–M Sopian yang diusung Partai NasDem, PKS, PDIP, pasangan Saparudin – Edison (Gerindra dan PPP), pasangan Endang Kusumawati–Ismiyardi (Golkar, PAN, Demokrat, dan PKB), serta pasangan dari jalur perseorangan yakni Rinaldi Abdulah–Sarjulianto.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang Wahyu Guna mengaku, KPU belum bisa mengambil tindakan apapun karena harus menuggu surat dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pangkalpinang terkait kasus itu.

"Kami tidak komentar apapun mengenai ini. Kami masih menunggu surat resmi dari Panwaslu sebelum menentukan langkah selanjutnya," kata Wahyu. Rendy Ferdiansyah (A-1)