Berkat PLTS, Desa Tepian Nunukan Kini Terang

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. PLTS itu kini menyuplai listrik ke 144 rumah dan fasilitas umum di desa terpencil tersebut.

PLTS Tepian dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2017 sebesar Rp5,9 miliar. Kapasitasnya ialah 75 kilowatt yang didapat melalui tenaga surya. Ada baterai yang setiap siang aktif mengecas tenaga surya untuk dikonversi menjadi listrik.

Sejak selesai dibangun pada 6 Desember lalu, masing-masing rumah penduduk setempat dapat menggunakan daya sebesar 220 watt, dengan kapasitas maksimal penggunaan sebesar 600 watt per 24 jam. Sementara khusus fasilitas umum seperti mushala, sekolah, dan kantor desa memiliki batas maksimal penggunaan sebesar 800 watt per 24 jam.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebut pembangunan PLTS merupakan buah kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dia meminta agar masyarakat menjaga fasilitas tersebut dengan baik.

"Harus dirawat dengan baik, karena anggaran yang ada kami prioritaskan untuk elektrifikasi di tempat-tempat yang belum terjangkau listrik,” kata Rida di Desa Tepian, Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (10/3).

PLTS sekaligus diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Namun, untuk operasional hariannya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tepian.

Kepala BUMdes Desa Tepian, Tohar Mustofa menuturkan setiap warga harus iuran Rp50 ribu per bulan. Iuran tersebut digunakan untuk menggaji dua orang operator PLTS yang ditunjuk dari warga setempat, sekaligus simpanan jika membutuhkan biaya perawatan.

Kedua operator masing-masing digaji Rp2,3 juta. Mereka dilatih langsung oleh engineer dari PT Indo Electric Instruments sebagai kontraktor dari PLTS ini. Panel solar yang menangkap energi panas matahari digaransi selama 5 tahun, sementara alat-alat seperti baterai sama inverter digaransi selama enam bulan.

"Andai rusak seharusnya ada anggaran Pemda. Kita belum tahu, yang jelas kita mempersiapkan dana sendiri," kata Tohar.

Sebelum ada PLTS, Desa Tepian tidak tersentuh sambungan listrik. Hanya belasan rumah yang secara finansial mampu menggunakan genset dengan bahan bakar solar. Waktu menyalanya pun terbatas, dari pukul 18.00 hingga 22.00. Sebab biaya operasional genset tergolong cukup mahal, bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan.

Mahalnya biaya dipicu oleh konektivitas Desa Tepian. Desa ini hanya bisa diakses dari Kota Tarakan melalui jalur air, selama kurang lebih tiga jam. Biaya transportasinya pun mencapai Rp200 ribu sekali jalan. Akibatnya, pemborong solar di desa tersebut harus menjual dengan harga yang lebih mahal.

Namun, kehadiran listrik disambut amat baik oleh masyarakat. Baru kali ini seluruh masyarakat bisa mengakses listrik secara merata. Kata Tohar, warga kini bahkan telah memiliki televisi di masing-masing rumah.

"Warga jadi pada beli TV. Padahal dulu kami hanya pakai lampu tradisional. Kalau ada tugas desa, atau anak-anak belajar harus numpang di rumah yang pakai genset," kenangnya.

Selama tiga bulan berjalan, PLTS bekerja baik di Desa Tepian. Warga bisa mengatur pemakaian mereka masing-masing selama tidak memenuhi jatah maksimal per hari. Pun jika hujan tiba, PLTS itu masih bisa menyuplai listrik untuk pemakaian warga selama dua hari. Namun untuk mengakali musim hujan, biasanya operator memilih mematikan aliran listrik di siang hari, dan menyalakannya hanya di malam hari.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku belum mengetahui mekanisme penganggaran biaya perawatan PLTS meski kini PLTS itu telah menjadi aset Pemda. Sebab, PLTS biasanya diurus oleh Dinas Perindustrian. Sementara Kabupaten Nunukan tidak lagi memiliki Dinas Perindustrian, lantaran dialihkan ke tingkat provinsi.

"Kewenangannya di provinsi. Jadi kalau saya menganggarkan malah bisa jadi temuan BPK. Jadi kita dorong masyarakatnya," kata Laura. (OL-2)