Menkeu: Pemerintah Dukung Pembangunan Gedung Kesenian Daerah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pembangunan gedung kesenian di setiap provinsi di Indonesia sebagai wadah menampilkan kreativitas.

"Saya mendukung pembangunan gedung kesenian di setiap provinsi dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) transfer daerah untuk membangun fasilitas yang dapat meningkatkan kreaifitas masyarakat," katanya saat menghadiri Konferensi Musik Nasional, di Ambon, Maluku, Rabu (7/3).

Ia mengatakan, peranan daerah dibutuhkan dalam memberikan wadah yang baik bagi para pekerja seni di daerah sehingga seluruh kreativitas dapat disalurkan.

"Pembangunan gedung kesenian bisa menjadi tempat untuk mengeksprsikan berbagai macam karya seni baik itu musik, drama, maupun seni lainnya. Hal ini juga bagus untuk generasi milenial mendapatkan wadah yang tepat," ujarnya.

Menkeu menyatakan, Kementerian Keuangan merupakan bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian bagi potensi industri kreatif di Indonesia dengan bentuk konkretnya adalah pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

"Bekraf pertama kali dibentuk pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bekraf merupakan badan yang berdedikasi untuk melihat potensi dan bagaimana mengembangkan kreativitas," katanya.

Diakuinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp2.220 triliun dan alokasi untuk bidang pendidikan sebesar Rp440 triliun.

"Jumlah tersebut cukup besar untuk bidang pendidikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi kualitas manusia Indonesia di bidang musik," ujar Sri Mulyani.

Selain mendukung berbagai upaya peningkatan kreativitas seni, aspek lainnya yang harus menjadi perhatian bersama adalah perpajakan. Pajak selama ini masih menjadi perhatian para pekerja seni yakni bagaimana mendapatkan ruang khusus untuk berinovasi dan berkreasi tanpa merasa terbeban dari sisi perpajakan.

"Kami akan membantu dan mendukung para pekerja seni. Formula yang ditetapkan mari bersama kita mendiskusikan apakah hal itu dianggap adil atau tidak, sehingg semuanya berjalan dengan baik yakni tetap menjalankan tugas konstitusi negara untuk menjadi warga negara yang membayar pajak," tandas Menkeu. (Ant/OL-2)