Mensos Minta Daerah Perbarui Data Kemiskinan Setiap Enam Bulan

MENTERI Sosial Idrus Marham meminta pemerintah daerah ikut aktif dalam melakukan pendataan angka kemiskinan.

Idrus menjelaskan bahwa data kemiskinan tidak ada yang permanen. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan pencatatan terbaru atau terkini data kemiskinan di daerahnya setiap enam bulan.

"Soal data kemiskinan itu tidak permanen. Kita punya bank data terpadu yang tersentral di Kemensos. Jadi, kita bisa mengontrol. Namun, saya minta pemerintah daerah senantiasa update data (kemiskinan) per bulan," ucap Idrus di Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/3) sore.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, perkembangan data kemiskinan amat mungkin terjadi. Tidak jarang, keluarga miskin yang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan kemudian kebutuhannya tercukupi.

"Begitu pun sebaliknya, karena di Karawang ini daerah industri. Terus kemungkinan terkena PHK, maka turun taraf hidupnya dan menjadi tergolong miskin karena tidak mendapatkan gaji," kata Idrus.

Mensos pun memastikan jika perubahan angka tersebut tidak terlalu tinggi. Jika terjadi salah sasaran pun dalam pembagian beras untuk keluarga sejahtera (rastra) itu hanya sedikit yakni bisa mencapai 2-3%.

"Ini bukan program pertama. Dan saya rasa sudah berjalan dengan baik. Mungkin perubahan yang lainnya itu karena ada meninggal, pindah, naik kelas atau turun kelas," ujarnya.

Jika pemerintah daerah tidak senantiasa melakukan update data, Idrus berjanji akan melakukan evaluasi dan mendatangi pemerintah daerah tersebut untuk diingatkan.

"Kalau tidak lapor, saya akan datang," pungkas Mensos. (OL-2)