Yohana Tegaskan Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Yambise, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihentikan. Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua pihak untuk bekerja bersama menciptakan kesejahteraan bagi perempuan dan anak.

Ia menyebutkan, banyaknya permasalahan yang dihadapi sejak 2016 membuat Kementerian PPPA mencanangkan three end, yakni Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Akhiri perdagangan manusia, yang mana korban terbesar perempuan dan anak; dan Akhiri kesenjangan ekonomi dan diskriminasi.

"Yang utama adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak," tegasnya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (28/2).

Dalam rakornas ini, Yohanna menyebutkan bahwa akan dilakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan kinerja PPPA mulai pusat hingga kabupaten/kota.

"Memperkuat koordinasi bangun sinergi antar pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan dalam penyelenggaraan pemerintah, urusan yang dilaksanakan bersama karena itu harus dikoordinasikan dengan baik," tandasnya.

Rakornas yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, ini mengusung tema kerja bersama untuk kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, memiliki makna bahwa keterlibatan seluruh lembaga terkait pemberdayaan perempuan dan anak, antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

"Tahun ini adalah dua tahun terakhir lima tahun RPJMN, dibutuhkannya isu dan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak, kesejahteraan ditujukan dengan keberadaan dalam kondisi aman dan terlindungi," jelasnya.

Ia mengapresiasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Babel menurun pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016, hal ini menurutnya harus ditiru strategi apa yang diterapkan oleh Babel.

"Luar biasa kalau menurun, provinsi lain cukup meningkat, kita harus cari tau strategi apa di Babel sehingga bisa dipakai jadi model, harus menurunkan angka termasuk perhatikan tumbuh kembang anak dan hak anak," imbuhnya.

Selain itu, dalam rakornas ini, Menteri asal Papua ini menekankan, bahwa Kepala Dinas PPPA se-Indonesia agar memperhatikan OPD ini dan membutuhkan tindakan holistik, tidak bisa secara parsial.

"Membangun network kepada seluruh stakeholder, memastikan hak isu gender dan hak anak terintegrasi dalam seluruh program melalui strategi mainstreaam gender," ujarnya.

Melalui rakornas ini, kata dia dapat memberikan perubahan signifikan dan mewujudkan perwujudan perlu diperluas dalam skala lebih besar, maka rakornas merupakan replikasi pengalaman terbaik yang dapat dilakukan.

"Menjamin penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terintegrasi memberikan dampak nyata hadirkan negara di tengah masyarakat," sebutnya. (OL-2)