Iklim Investasi di Kalsel Dinilai belum Kondusif

IKLIM investasi di Kalimantan Selatan tidak kondusif dan hingga kini belum menunjukkan ke arah perbaikan. Pemerintah daerah didesak memberikan kesempatan berusaha kepada semua pihak dan bukan monopoli kelompok tertentu.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) Kalsel, Muhammad Solihin, Rabu (28/2), saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik Review 2 Tahun Pemerintahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bertajuk 'Menanti Keadilan Pembangunan Ekonomi dan Sosial untuk Masyarakat Banua' di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel di Banjarmasin.

Solihin, yang pernah menjabat Ketua Komite Investasi Wilayah Tengah Kadin Indonesia, ini menyebut iklim investasi di Kalsel belum menunjukkan perbaikan dan cenderung tidak kondusif.

"Dua tahun kepemimpinan gubernur saat ini iklim dunia usaha dan investasi belum membaik dan terkesan adanya monopoli oleh kelompok pengusaha tertentu saja, terutama sektor pemanfaatan SDA," tegasnya.

Catatan lainnya dikatakan Solihin ialah belum terbukanya akses dan kesempatan berusaha bagi semua, serta adanya dugaan kriminalisasi terhadap kalangan usaha sehingga merugikan dan mematikan investasi di daerah. Banyak kebijakan yang justru menjadi kontra investasi.
Selain itu, terlihat adanya ketimpangan perhatian pemda dalam membangun di mana saat ini arah pembangunan banyak difokuskan pada wilayah pesisir.

"Sebagai penguasa seharusnya pembangunan itu merata dan memberikan kesekesempatan yang sama pada semua pihak," tambah Solihin.

Dalam acara yang gagas Sosial Economi Cultural Indonesia (SECI) ini dikatakan Solihin bahwa potensi-potensi ekonomi yang potensial hanya dikuasai segelintir orang saja.

"Dunia usaha juga mengeluhkan munculnya persaingan tidak sehat, adanya dugaan kriminalisasi usaha, serta kebijakan-kebijakan yang kontra investasi," tutur Solihin yang menyoroti masalah anggaran dalam APBD Kalsel sebagian besar masih untuk belanja pegawai, hanya sebagian kecil untuk kepentingan masyarakat daerah.

Pembicara lainnya, Dr M Uhaib As'ad, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, menyoroti adanya predator tambang di Kalsel. Alasannya, Kalsel menjadi daerah kedua penghasil sumber daya alam batu bara tapi masih banyak masyarakat lokal sekitar tambang, masih hidup dalam garis kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia di Kalsel juga stagnan berada di urutan bawah di Indonesia. Ia menduga munculnya permasalahan sosial ekonomi di Kalsel, khususnya di daerah-daerah pertambangan, disebabkan banyaknya korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

"Bisa disebutkan ini sebagai kutukan sumber daya alam. Hanya segelintir orang yang menikmatinya, dan masyarakat lokal yang merasakan deritanya. Masyarakat lokal malah termarjinalkan," tegas dosen FISIP Uniska ini.

Namun, Uhaib memberikan apresiasi atas kebijakan Gubernur Kalsel yang menutup tambang di Pulau Laut, Kotabaru, dan tidak memberikan izin tambang di kawasan Pegunungan Meratus. Dia berharap penataan sektor tambang ini dapat diterapkan menyeluruh di Kalsel.

Sementara Sekretaris Bappeda Kalsel, Haryadi, yang juga hadir dalam acara diskusi publik ini, mengakui capaian kinerja dua tahun Gubernur Sahbirin memang masih ada kekurangan, tetapi juga banyak keberhasilan.

"Pemerintah daerah tidak antikritik. Pemprov tetap tampung semua aspirasi masyarakat," katanya.

Bahwa posisi IPM Kalsel masih rendah, kini terus dilakukan perbaikan-perbaikan yang sangat cepat. Pengangguran dan kemiskinan menurun, dan hanya 4,77%. Kalsel juga masuk dalam rencana pembangunan kawasan industri nasional. (OL-2)