Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kesenjangan Dinilai Turun

TIGA tahun berjalannya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), angka kesenjangan dinilai turun.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan, turunnya angka kesenjangan karena tiga tahun terakhir, penerapan konsep pembangunan berkeadilan.

Yanuar mencontohkan, dana desa digelontorkan sebagai penegasan pemerintah fokus kepada pembangunan perdesaan. Menurutnya, fokus pada perdesaan menjadi salah satu kunci menekan kesenjangan.

"Turunnya angka kesenjangan bisa dibuktikan dengan data. Pada 2014, angka kesenjangan mencapai 0,414, sementara 2017 turun menjadi 0,393," ujar Yanuar pada diskusi nasional 'Road Show Capaian Tiga Tahun Jokowi-JK', yang digelar KSP bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Padang, Selasa (20/2).

Terkait dengan kemiskinan, dia menyebutkan saat ini terjadi penurunan dari 10,96% pada 2014 menjadi 10,64% pada Maret 2017.

Dijelaskan Yanuar, tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, empat pembangunan menjadi fokus pelaksanaan yakni pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial, menekan ketimpangan antarwilayah dan stabilitas politik, keamanan serta kebudayaan.

Dalam hal ini, dia mencontohkan pembangunan yang menyasar pedesaan seperti bidang pertanian.

"Bidang pertanian tentu membutuhkan pupuk, tetapi jika subsidi diberikan kepada pabrik maka petani kaya pun akan mendapat subsidi yang sama dengan petani kecil," tandasnya.

Dalam konteks ini, jelas Yanuar, pendekatan Pemerintah Jokowi-JK tidak demikian, melainkan memberi porsi subsidi lebih besar kepada petani kecil ketimbang petani besar.

Yanuar memberi contoh lain bagaimana pembangunan berkeadilan dilaksanakan saat ini dan salah satu representasinya ialah apa yang dilakukan di Papua seperti pembangunan jalan Trans Papua.

"Memang ada kasus Asmat yang terjadi saat ini, tapi itu adalah persoalan kapasitas pemerintah daerah serta masalah sumber daya manusia dan geografis," ungkapnya.

Talkshow yang dipandu Enda Ginting dari KSP ini dihadiri sekitar 600 peserta. Acara ini menghadirkan pembicara lain seperti Guru Besar Sosiologi FISIP Unand, Afrizal, Ketua Nagari Development Center (NDC) Unand, Eri Gas Ekaputra.

Lalu, Pemimpin Redaksi Padang Ekspres, Heri Sugiarto, serta Walinagari Sungai Kamuyang, Ketua Forum Walinagari (Forwana) Provinsi Sumatra Barat, Irmaizar.

"Dalam forum interaktif ini, audiens seperti mahasiswa, dosen, serta masyarakat secara umum memperoleh informasi yang benar-benar faktual dan berimbang tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan," ungkap Yanuar.

Rektor Unand, Tafdil Husni, berterima kasih kepada KSP karena telah memercayakan acara bersifat diskusi nasional ke Unand.

"Ini suatu pernghargaan, karena hanya beberapa universitas di Indonesia yang menjadi tuan rumah. Tentu ajang ini besar manfaatnya, terutama bagi sivitas akademika," kata Tafdil.

Sementara itu, Dekan FISIP Unand, Alfan Miko, mengatakan, evaluasi penting bagi pemerintahan. Untuk itu, FISIP selaku tuan rumah juga mengundang orang-orang yang dianggap kritis.

"Yang kritis juga diundang, sehingga sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang perlu dikomentari, ya dikomentari," ujarnya.

Penanggap yang dihadirkan, Guru Besar Sosiologi Unand, Afrizal, menilai, kendati angka kemiskinan turun tapi tetap ada disparitas antara perkotaan dan perdesaan.

"Bahkan pada beberapa daerah angka kemiskinan berada di atas nasional dan kantong-kantong kemiskinan saat ini masih belum berubah, dalam arti kata tetap sama dengan yang dulu," tandasnya.

Kemudian dari sisi keadilan pembangunan, maka perlu ditanyakan keadilan untuk siapa dan apa indikatornya.

"Kalau adil diukur dari distribusi, maka semakin merata artinya adil, tapi kalau dari segi akses terhadap sumber daya alam maka belum merata dan skornya masih rendah," ujarnya.

Dia menyebutkan, pertentangan yang kuat antara masyarakat adat dengan negara terkait akses kepemilikan sumber daya alam, menjadi salah satu contohnya.

Sementara itu, akademisi Unand yang menjadi pembicara, Eri Gas Ekaputra, memberikan apresiasi pada era Jokowi-JK, yang menjadikan desa sebagai subjek pembangunan dengan menggelontorkan dana desa. Namun, Direktur Nagari Development Center (NDC) Unand yang tengah mendampingi 47 dari 927 nagari di Sumatra Barat ini melihat, banyak persoalan menyelimuti dalam kerangka memandirikan desa. (OL-2)