Paspor TKI Adelina Sau Diterbitkan di Blitar

Palce Amalo
20/2/2018 18:48
Paspor TKI Adelina Sau Diterbitkan di Blitar
(MI/Palce Amalo)

KAPOLDA Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Raja Erizman, mengatakan, perburuan terhadap pelaku penerbitan paspor palsu untuk mendiang tenaga kerja Indonesia, Adelina Jemira Sau, sampai ke Blitar, Jawa Timur.

"Kami akan kejar terus oknum-oknum yang bertanggung jawab atas kasus ini termasuk PJTKI yang merekrutnya," katanya kepada wartawan di Gedung DPRD NTT, Kupang, Selasa (20/2).

Nama Adelia Sau, kata Kapolda, dipalsukan menjadi Adelina Lisao. Calo juga menerbitkan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Adelina Lisao di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Padahal, alamat yang benar ialah Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berbekal KTP tersebut, calo kemudian membuat paspor atas nama Adelina Lisao di Blitar.

Raja mengatakan, pihaknya sudah menangkap tiga pelaku yang merekrut dan mengirim Adelina ke Malaysia, sedangkan tiga pelaku lagi yang menyiksa Adelina di Malaysia juga sudah ditangkap polisi setempat.

"Kita telusuri tiga pelaku ini, perannya masing-masing dan jaringan pembuat paspor," tegasnya.

Adelina Sau yang tewas dalam perawatan di rumah sakit di Malaysia, sudah dikebumikan di kampung halamannya di Timor Tengah Selatan, Minggu (18/2).

Direktris Perkumpulan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lerry Mboeik, meminta pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan perdagangan manusia di NTT tersebut di bagian hilir saja, tetapi juga sampai ke hulu.

Pasalnya, kasus perdagangan manusia melibatkan banyak instansi yang tersebar di NTT dan juga daerah lain di Indonesia dan di luar negeri.

Pemprov NTT sudah membentuk gugus tugas penanganan masalah TKI, tetapi satuan ini tidak bekerja maksimal karena ketiadaan anggaran.

"Persoalan terjadi karena anggaran untuk investigasi tidak disediakan oleh pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, anggaran untuk gugus tugas lebih banyak dihabiskan untuk ongkos perjalanan dinas, sedangkan anggaran untuk kegiatan persoalan TKI tidak ada. Akibatnya, penanganan masalah TKI hanya sampai di permukaan.

"Saya tanya pemerintah serius nggak menyelesaikan masalah human trafficking ini," tanya Lerry. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya