Tata Ulang Puncak Jangan Wacana

KESUNGGUHAN pemerintah pusat menata ulang kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, sangat dibutuhkan setelah bencana tanah longsor yang merenggut korban jiwa menerpa kawasan itu.

Diharapkan rencana yang ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa (6/2), itu bisa diwujudkan, tidak berakhir sebatas wacana.

Peneliti tata ruang dan lingkungan Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi tidak yakin pemerintah kabupaten memiliki kemauan politik untuk menata ulang kawasan itu.

"Karena bagi pemerintah kabupaten, kawasan Puncak ialah pariwisata sehingga yang digenjot lebih pada fungsi ekonomi, bukan fungsi lindungnya," ucap Ernan saat dihubungi, Rabu (7/2).

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo membenarkan penataan ulang kawasan Puncak selama ini hanya wacana yang tidak kunjung terealisasi.

"Setelah ada longsor dan banjir, baru ribut lagi. Padahal, usulan penataan kawasan puncak ini sudah jadi wacana lama, tetapi tidak pernah diwujudkan," kata Firman, tadi malam.

Politikus Golkar itu berharap pemerintah pusat segera mengambil alih penataan kawasan Puncak dalam bentuk badan khusus penataan kawasan Puncak.

"Karena kita tahu yang menjadi kendala selama ini, kan ego kewilayahan antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena itu, harus diambil alih pusat sehingga urusan ini bisa segera selesai, yang tentunya melibatkan tiga wilayah ini," tegas Firman.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi IV DPR akan mengagendakan pertemuan dengan pemerintah guna membahas persoalan itu. "Ini sudah jadi isu nasional sehingga dipikirkan kemungkinan memanggil pemerintah, lalu duduk bersama mencari jalan keluar."

Relokasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menyatakan peninjauan ulang tata ruang DAS Ciliwung hulu di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dibutuhkan agar bencana banjir dan longsor yang terjadi di Bogor dan Jakarta, baru-baru ini, tidak terulang.

Pemerintah daerah diminta serius dalam menata ulang tata ruang, khususnya untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung.

Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho, saat menggelar jumpa pers di kantor KLHK, Rabu (7/2), menyatakan longsor di Puncak, Bogor, yang terjadi awal pekan lalu tergolong besar.

Pihaknya mencatat ada lima titik longsor, yaitu di sekitar Masjid Atta'awun, Gunung Mas, Grand Hill, Riung Gunung, dan Widuri. Dari lima titik itu, tiga di antaranya, yakni Atta'awun, Grand Hill, dan Widuri, disebabkan kelebihan beban bangunan di atas tebing.

"Fungsi kawasan lindung harus dikembalikan. Lokasi kebun teh dengan kelerengan tinggi agar ditanami pohon perakaran dalam," ujarnya.

Hilman menambahkan, daerah lereng di Puncak sejatinya merupakan kawasan lindung. Selain faktor cuaca buruk, pemanfaatan tata ruang tidak optimal di kawasan juga berkontribusi menyebabkan longsor.

"Bangunan di sekitar tebing perlu direlokasi agar tidak membahayakan. Perlu juga dibuat turap di sekitar tebing," imbuhnya.

Ihwal banjir, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK Yuliarto Joko Putranto menyatakan diperlukan penanganan terpadu kawasan hulu-hilir DAS Ciliwung, di antaranya rehabilitasi hutan dan lahan. Perbaikan di hulu pun memerlukan rekayasa teknologi berupa pembuatan sumur resapan.(Ths/X-6)

#BENCANA ALAM