Presiden Apresiasi Penurunan Jumlah Titik Api

PRESIDEN Joko Widodo memuji kesigapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, jumlah titik api terus menurun drastis sejak 2016.

Jumlah titik api pada 2015, papar Presiden, ada 21.929. Kemudian pada 2016 menurun menjadi 3.915 dan kembali berkurang menjadi 2.567 pada tahun berikutnya.

"Penanganan karhutla adalah berkelanjutan, tidak bisa berhenti. Saya ingin ingatkan lagi, setiap tahun harus kita ingatkan, agar kejadian yang telah ada di 2015 betul-betul sudah tidak terjadi lagi di tahun ini," ujar Presiden ketika memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).

Dengan kemajuan pada 2016 dan 2017 ini, Presiden mengaku sudah mendapatkan pujian dari PM Malaysia dan PM Singapura. Presiden pun berjanji kepada keduanya bahwa pada 2018 ini angka kebakaran hutan dan lahan bisa lebih diminimalisasi lagi.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran Satgas Pengendalian Karhutla untuk bekerja lebih maksimal lagi. "Saya sudah ngomong, saya jamin (ke PM Singapura dan Malaysia). Begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana?" ujar Kepala Negara.

Ia mengingatkan aturan main penanganan kebakaran hutan dan lahan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa penangannya harus melibatkan seluruh elemen hingga ke tingkat terkecil. Mulai dari gubernur, bupati/wali kota, pangdam, polda, kodim, polres, hingga perusahaan dan masyarakat.

Jika masih ada kebakaran hutan yang tidak dapat ditangani dengan baik, pejabat setempat, khususnya dari Polri/TNI, akan dicopot dari jabatannya.

Menurutnya, dengan melihat pengalaman selama dua tahun ke belakang, aturan main seperti itu sangat efektif untuk menggerakkan satgas di lapangan. Hasilnya pun dapat dilihat dengan penurunan jumlah titik api selama dua tahun belakangan.

"Saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, dicopot! Saya telepon Panglima ganti Pangdamnya, telepon Kapolri, ganti Kapoldanya. Kalau wilayahnya agak kecil ya Danremnya, agak kecil lagi Kapolresnya," tegasnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa di tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang. Ia mengajak jajarannya untuk bekerja keras agar perheletan event olah raga terbesar di Asia ini dapat berjalan dengan lancar tanpa terganggu kebakaran hutan dan lahan.

"Jangan sampai saat perhelatan itu ada asap, kebakaran lahan dan hutan, sehingga mengganggu imej atau bahkan penerbangan," ia mengingatkan.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau akan dimulai pada Juni. Bahkan, di Kalimantan Barat, kemarau dimulai lebih awal, yaitu April.

Presiden meminta semua pihak bersiaga agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. "Saya minta ini jadi catatan. Persiapan harus segera dimulai. Jangan tunggu kejadian baru bergerak," ucapnya.

Sejumlah anggota Kabinet Kerja hadir dalam rakor tersebut, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkum HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Kesehatan Nila F Moloek.

Dalam acara itu juga hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri di daerah.

Sementara Menteri Siti mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Jambi untuk mewaspadai sejumlah potensi titik api yang berpotensi mengarah ke Jakabaring, tempat Asian Games digelar.

"Untuk mewaspadai desa-desa yang kalau ada asap mengarah ke Jakabaring, itu ada 61 desa, di Jambi ada 101 desa. Awal April kita akan taruh alat monitoring kualitas udara di Palembang," jelasnya.

Khusus di Sumatera, hingga Februari 2018, Siti mengatakan masih ada sejumlah titik api kecil. 7 titik ada di Sumatera Utara, 1 di Riau dan Jambi, serta 2 titik di Sumatera Selatan.

"Meski lebih kecil, tetap harus diwaspadai. Contohnya di Riau kemarin ada kebakaran sedikit," pungkasnya. (OL-4)