Aktivitas Tambang Pulau Laut Abaikan Rekomendasi Gubernur

AKTIVITAS tambang PT Silo (Sebuku Grup) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali mendapat protes masyarakat karena dinilai mengabaikan rekomendasi Gubernur Kalsel tentang penutupan tambang Pulau Laut.

Hari ini, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Penyelamat Pulau Laut kembali berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kotabaru mendesak pemda setempat mendukung penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut.

"Kita kembali menuntut agar Pemkab Kotabaru mendukung sikap penolakan aktivitas tambang dan segera mengambil langkah-langkah untuk menutup tambang Pulau Laut," tutur Koordinator Gerakan Penyelamat Pulau Laut, Erfansyah, ditemui di lokasi, Kamis (18/1) siang.

Keberadaan perusahaan tambang PT Silo (Sebuku Grup) juga dinilai telah mengabaikan rekomendasi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang berisi dukungan terhadap aspirasi penolakan masyarakat dan DPRD Kotabaru terkait penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut.

Adapun yang menjadi dasar rekomendasi Gubernur adalah Pulau Laut berkategori pulau kecil yang merupakan miniatur hutan tropis di Kalimantan. Keberadaan Pulau Laut yang menjadi ibu kota kabupaten juga tidak memiliki daya dukung lingkungan memadai untuk ditambang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalsel, Isharwanto, mengatakan, sejauh ini Pemprov Kalsel telah mencabut 425 izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan tambang dan lingkungan. Masih ada sekitar 400 izin tambang yang saat ini sedang diinventarisasi.

Aksi unjuk rasa menentang praktik pertambangan di Pulau Laut juga digelar di Kota Banjarmasin. Selain Pulau Laut, protes juga ditujukan terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.441.K/30/DJB/2017 tentang operasi produksi tambang PT Mantimin Coal Mining di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Aksi ini digelar kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Kalsel dan jurnalis banua. Bentuk protes dilaksanakan dengan cara teaterikal, sumbangan uang receh dan pengumpulan petisi di beberapa lembar kain.

Ketua Kompas Borneo Universitas Lambung Mangkurat, Arif Fathurrahman, mengatakan, penolakan kegiatan tambang tersebut akan terus digerakkan apabila izin produksi tambang PT MCM tidak dicabut oleh Kementerian ESDM.

Menurutnya, pegunungan Meratus tersebut tidak hanya kaya akan tambang, tetapi juga merupakan pegunungan terpanjang di Pulau Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti tamanan langka, binatang, dan suku asli daerah. (OL-2)