Negara Terus Awasi Perusakan Lingkungan

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan kementeriannya terus mengawasi dan mengaudit dampak lingkungan dari setiap kegiatan di Tanah Air.

Tidak hanya di kawasan hutan, pemantauan juga dilaksanakan di seluruh daerah.

"Banyak hal telah dilakukan oleh KLHK, seperti monitoring secara reguler tentang kualitas lingkungan dan memantau pencemarannya. Misalnya kita sudah melakukan monitoring indeks kualitas udara di 365 kota, yang reguler terus-terusan memantau ada 85 stasiun di 42 kabupaten dan kota," ujar Siti dalam kegiatan Environmental Outlook 2018 di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, rehabilitasi lahan atau lubang sisa tambang juga terus dilakukan. Perinciannya mulai memelajari kondisi hingga perencanaan rehabilitasi lingkungan sekitar yang telah rusak dan terkontaminasi.

"Tentu kami sudah pelajari dan tindak lanjuti, tapi memang sangat mahal ongkosnya. Jadi, butuh waktu. Begitu juga dampak pencemaran lain. Semua kami lakukan dan berharap ini bisa dilakukan bersama-sama," ujar Siti.

Dia juga mengatakan paradoks antara ekonomi dan lingkungan hidup perlu dicarikan solusi agar dampak yang dihasilkan bisa diarahkan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan.

"Pemecahan ini yang saya harap bisa didapat dari hasil Environmental Outlook 2018. Kita buat solusinya, kita kerjakan, dan kita evaluasi nanti. Namun, yang jelas harus meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan," kata Siti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR Herman Khoiron mengatakan Environmental Outlook 2018 menjadi agenda yang mampu memberi dasar dan fondasi untuk kinerja KLHK yang lebih lestari dan adil bagi masyarakat banyak.

"Sejumlah capaian seperti berkurangnya titik api dari kebakaran hutan dan lahan di 2017 merupakan prestasi. Rehabilitasi kawasan kritis harus dilakukan secara gradual," ujar Herman.

Ancaman Tambang

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional, Merah Johansyah, menyebut pemerintah perlu memperhatikan dampak pencemaran, khususnya akibat tambang, karena ikut mengancam keselamatan masyarakat lokal.

"Di antaranya ada lebih dari 20 kasus masyarakat yang tewas akibat terjerumus pada sisa lubang tambang di Kalimantan," ujar Merah.

Setiap operasi tambang, tambahnya, setidaknya menyisakan hingga enam lubang yang umumnya ditinggalkan tanpa penyelesaian. Tiap lubang yang dihasilkan perusahaan skala besar bisa mencapai luas 3-5 km.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, menambahkan, kondisi lingkungan hidup Indonesia kini memprihatinkan dan berdampak pada masyarakat.

"Diproyeksikan, timbunan sampah akan semakin meningkat. Hampir 70% selama ini berakhir di tempat pembuangan akhir. Kondisi tempat pembuangan akhir di Indonesia juga tidak memenuhi syarat, bahkan di banyak tempat masih open dumping atau belum sesuai dengan standar kelayakan lingkungan," ujar Nur.

Dia menyebut masalah lain ialah minimnya penanganan pada sampah berbahaya (B3). "Banyak kalangan yang mengira limbah B3 hanya dari industri, manufaktur, dan rumah sakit. Padahal, banyak juga yang berasal dari rumah tangga," tegasnya.(Ant/X-11)