Jaga Netralitas, Prajurit Kodam Barisan Turunkan Baliho Edy Rahmayadi

KEPALA Penerangan Komando Daerah Militer I Bukit Barisan, Kolonel Inf Edi Hartono, mengatakan, pihaknya secepat mungkin membersihkan baliho-baliho yang bergambar Letjen TNI Edy Rahmayadi, terutama yang berada di sekitar pangkalan militer di lingkungan Kodam I BB.
Penurunan baliho itu dilakukan untuk menjaga netralitas TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Kan sudah sama-sama kita ketahui Pak Edy sekarang sudah bukan anggota TNI lagi. Pengunduran dirinya sudah diterima oleh Bapak Panglima TNI. Jadi, sebelum masa pendaftaran cagub Sumut dilakukan, semua baliho dan atribut Pak Edy yang masih menggunakan seragam dinas militer kita turunkan. Ini juga instruksi Bapak Pangdam I BB," ujar Edi menjawab Media Indonesia di Medan, Sumatra Utara, Jumat (5/1).

Sebagaimana diberitakan, sejumlah baliho bergambar Letjen TNI Edy Rahmayadi yang masih menjabat Pangkostrad sejak Jumat kemarin mulai diturunkan oleh sejumlah prajurit TNI.

"Saya tidak tahu persis berapa jumlah titik baliho yang tersebar di daerah Sumut ini. Namun, yang jelas di Siantar dan Berastagi sudah kita turunkan. Baliho bergambar Pak Edy Rahmayadi baik yang berseragam militer maupun sipil yang berada di sekitar pangkalan militer kita sudah turunkan. Kami harus tunjukkan bahwa TNI netral dalam Pilkada ini, meskipun Pak Edy seorang mantan militer," ujar Edi.

Namun, Kapendam mengatakan bahwa pihaknya tidak ada menurunkan baliho-baliho bergambar Edy Rahmayadi yang berpakaian sipil yang berada di sejumlah kawasan di pusat-pusat kota, seperti di Medan dan di kota lainnya Sumut.

"Kalau baliho Pak Edy yang berpakaian sipil kami tidak berani kami turunkan. Nanti kami dimarahi pendukungnya," ujar Edi.

Secara terpisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menepis tudingan mengimpor putra daerah lain untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Pilgub 2018.

PDIP seperti diberitakan telah mengumumkan nama Djarot Saiful Hidayat menjadi Cagub. Djarot ialah mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur, dua periode (2000-2010) dan terakhir sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut PDIP, isu putra daerah dan bukan putra daerah tidak relevan.

"Ini kan Indonesia, berpikir perspektif NKRI maka mendikotomikan putra daerah dan bukan putra daerah tidak relevan," kata Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, terpisah kemarin.

Menurutnya, Djarot ialah sosok politikus yang santun, sederhana, berpengalaman, dan tentunya bersih. Kriteria-kriteria ini, menurutnya, sangat dibutuhkan Sumut yang dua kali kehilangan gubernur karena tersangkut masalah hukum.

Nama Djarot semakin dikenal luas setelah menjadi Wakil Gubernur DKI bersama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Setelah Ahok ditahan karena kasus penistaan agama, Djarot kemudian diangkat menjadi gubernur definitif.

Pada Pilgub DKI 2017 lalu, pasangan Ahok dan Djarot bertarung dan kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI yang panas. Lantas, tidakkah PDIP khawatir sentimen di Pilgub DKI akan juga merambat ke Sumut?

"Perdebatan mestinya tidak menyangkut tentang identitas. Kita seharusnya ya mengeliminasi politik identitas, dengan program, yang punya kerja," tutupnya.

Pascapenetapan oleh PDIP, beredar beberapa nama yang kemungkinan besar akan mendampingi Djarot sebagai cawagub. Dua nama terkuat adalah Sihar Sitorus dan Nurhazizah Marpaung. (OL-2)