Masyarakat Sebagai Garda Depan Pelindungan Gambut

MENGAKHIRI tahun kedua restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) mencatat beberapa capaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sepanjang 2017, BRG melakukan kegiatan pembahasan ekosistem gambut, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perencanaan restorasi dan pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), pembangunan demonstration plot pertanian gambut terpadu serta pemasangan alat pemantau tinggi muka air.

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, restorasi gambut tidak sekadar membasahi lahan gambut dan menanam kembali untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. "Tetapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di lahan gambut," ujar Nazir pada diskusi bersama media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (28/12).

Dalam rencana strategis BRG 2016-2020 disebutkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan yang paling utama ekologi.

Myrna A Safitri, Deputi Edukasi Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG mengatakan lembaga ini pada 2017 memfasilitasi 75 desa dan kelurahan di 7 provinsi target restorasi gambut. Desa-desa itu tersebar di Riau (11 desa), Jambi (10), Sumsel (15), Kalbar (16), Kalteng (10), Kalsel (10), dan Papua (3).

"Total luas wilayah desa dan kelurahan itu 1.180.441 hektare (ha) dengan areal lahan gambut yang dikelola masyarakat sekitar 878.326 hektar. Dari luas itu, 267.111 ha menjadi target restorasi gambut. BRG menjalankan program Desa Peduli Gambut dimana masyarakat menjadi garda depan pemeliharaan gambut," tutur Myrna.

BRG telah melakukan upaya revitalisasi mata pencarian masyarakat. Alur Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan melaporkan 101 kelompok masyarakat (Pokmas) telah dibina untuk mengelola lahan tanpa bakar, pengembangan komoditi lokal, perikanan air tawar, peternakan, dan budidaya lebah madu.

Sampai saat ini, jumlah warga yang melakukan pembakaran gambut makin berkurang. Melalui revitalisasi mata pencaharian, telah tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem gambut.

Sepanjang 2017, BRG memfasilitasi pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor, sehat kanal, dan penimbunan kanal, di enam provinsi seperti Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.

Total luas pembahasan terdampak sekitar 200 ribuan ha. Itu terdiri dari 103.476 ha sebagai dampak pembahasan infrastruktur yang dibangun BRG, dan 98.978 ha dari 103.476 ha sebagai dampak pembahasan infrastruktur yang dibangun BRG. Kemudian 98.978 ha dari kegiatan pembahasan yang dilakukan para mitra.

Dari luas itu, lebih 60% atau sekitar 62.126 ha, berada di Kalteng. Sumur bor yang dibangun BRG 5.900 unit, sekat kanal yang dibangun bersama masyarakat dan perguruan tinggi 1.849, dan kanal-kanal yang ditimbun permanen ada 110 titik.

Sampai pertengahan Desember 2017, BRG telah bekerja melakukan kegiatan restorasi dengan seluruh aspek teknis, sosial dan ekonomi pada sekitar satu juta ha.

Capaian lainnya adalah penyusunan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) untuk 7 provinsi target restorasi, RREG setiap provinsi, Rencana Tindak Tahunan dan Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut. Pemetaan dilakukan untuk KHG Sungai Lalan-Sungai Merang, Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (keduanya di Sumsel), Sungai Tapung Kiri-Sungai Kiyap (Riau), Sungai Ambawang-Sungai Kubu (Kalbar), Sungai Utar-Sungai Sarapat (Kalteng/Kalbar), Sungai Barito-Sungai Alalak dan Sungai Maluka-Sungai Martapura (Kalsel).

Sebelumnya, BRG memetakan ekosistem gambut di KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan, KHG Sungai Cawang-Sungai Air Lalang (Sumsel), dan KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau (Kalteng).

Untuk mendukung monitoring ekosistem gambut, BRG membuat titik pengamatan tinggi muka air lahan gambut. Data tinggi muka air dapat diakses secara real time. Pada 2017, dipasang 40 alat dan titik pengamatan terbanyak terdapat di Sumsel yaitu delapan. Riau dan Jambi masing-masing tujuh. Hanya ada satu titik pengamatan tinggi muka air lahan gambut di Kalbar, dan tujuh lainnya di Kalteng.

Pemantauan tinggi muka air lahan gambut menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lahan dan hutan. Lahan gambut yang kering menjadi pemicu kebakaran. Pada 2015, kebakaran lahan gambut menimbulkan kerugian triliunan rupiah dan menciptakan bencana asap regional.

Terkait dengan supervisi terhadap pembahasan gambut di lahan konsesi, BRG pada tahun ini menyiapkan pedoman supervisi. BRG menyambut baik upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengarahkan pemegang konsensi untuk menuntaskan rencana pemulihan.

Pada 2018, BRG akan menjalankan supervisi kepada perusahaan dalam kegiatan restorasi gambut. Seluas 1,4 juta ha areal target restorasi gambut ada areal konsesi kehutanan dan kebun.

Kegiatan restorasi yang dilakukan BRG bersifat komprehensif dan inklusif, artinya melibatkan semua pihak. Tidak sekadar membasahi, namun restorasi juga berupaya menjadikan masyarakat sebagai garda depan pengelolaan gamvut secara bijak dan pencegahan dini rencara kebakaran gambut.

BRG adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini dibentuk 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016. Fungsi dan tugas BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua.

BRG ditargetkan merestorasi gambut yang rusak seluas kurang lebih 2 juta ha hingga 2020. (OL-4)