Pers Diminta Awasi Anggota TNI di Pilkada

PERS diminta untuk mengawasi anggota TNI yang tidak netral selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) di Maluku dan Maluku Utara 2018.

"Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan, netral. Tolong ini juga dilihat. Media (massa) boleh melihat ada ketidaknetralannya di mana segera follow up, jangan sampai ini dibiarkan," tutur Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto di ajang Coffee Morning bersama wartawan di markasnya, Rabu (20/12).

Wilayah pengawasan Kodam XVI/Pattimura meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pemilihan gubernur di dua daerah tersebut, juga wali kota Tual dan bupati Maluku Tenggara akan dihelat pada 2018.

Terkait itu, lanjut Pangdam, peran media massa sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat berdemokrasi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengawasi sikap netral TNI selama pilkada berlangsung.

"Saya juga selalu berharap profesionalitas media untuk melihat itu, menyikapi tentang netralitas TNI," ucap Pangdam seperti dilansir Antara.

Penegasan sikap netral TNI dalam penyelenggaraan pemilu telah menjadi komitmen bersama antara TNI/Polri. Kedua institusi tersebut juga bersepakat untuk saling mengingatkan anggotanya yang dinilai tidak
netral.

Di tingkat daerah, menurut Pangdam, juga sudah dibicarakan dengan Kapolda Maluku Irjen Deden Juhara. "Di tingkat Mabes TNI/Polri itu sudah komitmen bersama. Di sini sama Kapolda juga sudah, netral. Tidak ada alasan dalam kondisi apa pun," tegasnya.

Dikatakannya lagi, seringkali peran TNI memang dibutuhkan sebelum proses penyelenggaran pilkada, salah satunya adalah membantu mendistribusikan logistik. Kendati demikian tidak lantas mempengaruhi kredibilitas TNI.

Guna mensukseskan kelancaran pelaksanaan proses berdemokrasi dan menjaga kenetralan anggotanya, Pangdam berencana mengeluarkan peraturan tertulis. "Aturan-aturan tertulis akan segera kita turunkan, contohnya tidak boleh berada di dekat tempat pemungutan suara (TPS)," tegasnya.

Pangdam juga berharap masyarakat bijaksana dalam menyikapi proses pilkada. Memilih calon pemimpinnya sesuai hati nurani, dan tidak terpengaruh iming-iming dari para kandidat. (OL-4)