Empat Daerah tidak Raih Insentif

EMPAT kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak mendapatkan dana intensif daerah (DID) karena beragam persoalan. "Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada empat kabupaten yang tidak terima karena bermasalah. Baik itu kepala daerah yang berkasus atau laporan keuangan yang bermasalah, disclaimer. Tapi kan itu kebijakan pusat," papar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel Marni Misnur di Makassar, kemarin.

Empat kabupaten itu ialah Takalar, Enrekang, Jeneponto, dan Tana Toraja.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai persoalan keempat daerah itu tidaklah mengganggu.

"Ini APBN terakhir yang saya kawal. Tinggal empat daerah itu yang bermasalah. Ke depan, pasti akan lebih baik lagi," ungkap Syahrul.

Dalam kesempatan itu, Syahrul menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 kepada kabupaten/kota di Sulsel, perwakilan instansi vertikal kementerian, lembaga, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Marni menjelaskan, 805 DIPA yang diserahkan bernilai Rp19,89 triliun.

"Selain DIPA ke instansi vertikal, ada dana transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian anggaran bendahara umum negara sebesar Rp31,25 triliun," sebut Marni.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulsel, DIPA 2018 sudah diterima pekan lalu sebesar Rp5,4 triliun atau naik sekitar 5,3% dari DIPA 2017 sebesar Rp4,7 triliun.

Marni berharap kualitas penyerapan APBN lebih dioptimalkan. "Kita bisa lihat, tren dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran selalu numpuk di akhir tahun anggaran," ungkapnya.

Dia menjelaskan, per 18 Desember, penyerapan baru 80,31% atau sekitar Rp14,9 triliun dari pagu Rp18,55 triliun.

"Kalau dilihat dari target 90%, dalam kurun sepekan akan terjadi penyerapan Rp1,08 triliun. Jumlah yang cukup besar," lanjut Marni.