Pemprov Jatim Minta Tambahan CPNS

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meminta jatah lebih banyak soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018. Permintaan itu dikeluarkan setelah 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jatim akan pensiun.

"Kami berharap pemerintah pusat memberi jatah lebih banyak," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi di Surabaya, kemarin.

Jumlah tersebut terdiri atas 5.000 ASN Pemprov Jatim dan 6.000 guru serta kepegawaian. Sementara itu, ASN Pemprov Jatim saat ini mencapai 52.613 orang.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, jelas dia, Pemprov Jatim telah mengoptimalisasi pegawai menggunakan teknologi informasi.

"Namun, belum bisa menyelesaikan tingginya volume beban kerja yang ada pada setiap perangkat daerah," katanya.

Sementara itu, sekitar 2.880 guru kontrak di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan mengikuti uji kompetensi yang digelar dinas pendidikan (disdik) setempat pada Januari 2018.

Uji kompetensi itu menjadi syarat bagi mereka untuk bisa kembali mengajar. "Nanti yang berhak mendapatkan surat keputusan (SK) ialah yang lulus uji kompetensi," ujar Kepala Disdik Provinsi Kalteng Slamet Winarto di Palangkaraya.

Dia menjelaskan, selama ini sumber legalitas para guru kontrak untuk mengajar bervariasi, mulai SK sekolah yang mengangkat, hingga SK bupati.

Guru untuk tingkat SLTA sederajat saat ini dipegang pemprov, lanjut dia, hanya akan menggunakan SK Gubernur Kalteng.

Slamet menekankan ada empat jenis kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Namun, Disdik Kalteng hanya akan menguji dua kompetensi.

"Kita akan uji profesionalitas guru dan kemampuan dalam mengajar. Itu yang harus disiapkan para guru," ujarnya. Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Riban Satia, meminta seluruh ASN bisa memunculkan inovasi secara berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Profesional saja belum cukup bila tidak diimbangi dengan inovasi. Inovasi harus dilakukan berkelanjutan sehingga tak hanya sebagai syarat untuk lulus pendidikan," kata Riban.

Ia mengatakan ASN harus terus berusaha meningkatkan kualitas, keahlian, memperbaiki pola pikir, sikap pribadi, dan perilaku searah dengan perubahan zaman saat ini dalam mengubah otonomi menjadi lebih baik.

"Keberhasilan masa depan pemerintahan harus diimbangi dengan inovasi. Perlu penyesuaian tepat agar kita tidak ketinggalan dan ditinggalkan perubahan perkembangan zaman," kata dia.

Mengundurkan diri

Istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Idah Syahidah, resmi mengundurkan diri dari ASN di pemprov setempat demi persiapan menjadi calon legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2019. "Ibu resmi pensiun dari PNS," kata Rusli.

Rusli mengaku tidak pernah memberikan jabatan apa pun di pemerintahan kepada Idah untuk menghindari konflik kepentingan. "Ibu Idah hanya dipercaya memimpin Tim Penggerak PKK, jabatan yang melekat sebagai istri gubernur," ujar Rusli.

Idah mengaku alasan keputusannya pensiun ialah dia ingin fokus mengabdi di jalur politik. "Saya mengajukan pensiun dini karena mau maju ke DPR RI. Saya PNS tentunya harus punya partai dan harus berkorban status dari sebagai seorang PNS," kata Idah.(SS/Ant/N-1)