Gubernur Kaltara Menerima DIPA 2018

GUBERNUR Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 untuk Kaltara yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).

Pada tahun anggaran 2018, dana transfer ke daerah dan dana desa ke Kaltara ialah Rp6,338 triliun atau meningkat sekitar Rp200 miliar jika dibandingkan dengan nilai DIPA 2017, Rp6,17 triliun.

Meski angkanya naik, dikatakan Irianto, khusus dana untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara justru turun.

Dalam DIPA sebelumnya (2017), Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp1,9 triliun, sedangkan pada 2018 turun menjadi Rp1,882 triliun.

Gubernur mengungkapkan, selain untuk pemprov, DIPA yang diterima tersebut termasuk dana transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara.

Itu termasuk juga dana desa, yang pada 2018 mengalami kenaikan.

Dirincikan, Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh dana transfer tertinggi, yaitu sebesar Rp1,23 triliun (menurun sedikit jika dibandingkan dengan pada 2017).

Kemudian, Nunukan memperoleh Rp1,02 triliun, sama dengan tahun ini.

Bulungan Rp901 miliar, atau naik jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp836,91 miliar, Tarakan Rp717,450 miliar yang berarti naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp577,09 miliar.

Daerah paling muda di Kaltara, yaitu Kabupaten Tana Tidung, memperoleh sebesar Rp578,31 miliar, atau naik sedikit jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp573,55 miliar.

Dana transfer empat kabupaten di Kaltara sudah termasuk dana desa yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp387,688 miliar untuk semua desa di empat kabupaten.

Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan dana desa pada 2017, sebesar Rp369,938 miliar.

Dalam pengarahannya, ungkap Gubernur, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal.

Antara lain, ia meminta seluruh jajarannya, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyederhanakan pelaksanaan APBN.

Mereka harus berorientasi kepada hasil, bukan justru mengutamakan prosedur dan administrasi.

Yang kedua, lanjutnya, Presiden meminta daerah memperkuat sinkronisasi dan integrasi APBN, APBD, dan dana desa.

"Ketiga Bapak Presiden meminta lakukan perencanaan dan penganggaran secara fokus. Artinya prioritaskan pada belanja publik yang hasilnya langsung dan nyata dirasakan masyarakat," kata Gubernur mengutip arahan Presiden Jokowi.

Arahan lainnya, Perda APBD diharapkan ditetapkan tepat waktu.

Dengan demikian, sejak awal tahun masyarakat sudah dapat memperoleh manfaat belanja APBD.

Genjot pembangunan

Provinsi Kaltara telah bergerak cepat membangun berbagai aspek, terutama konektivitas antardaerah.

Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terlihat. Berbagai sarana mulai terbangun, seperti jalan, jembatan, bandara, dan infrastruktur lainnya.

Semenjak kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, jalan-jalan yang sebelumnya masih kurang memadai kini sudah dinikmati masyarakat.

Misalnya, Jalan Trans-Kalimantan. Meski belum 100%, jalan dari Tanjung Selor (ibu kota provinsi) hingga Seimenggaris terbangun. Hingga kini sudah hampir 90% selesai. Pembangunan pun masih terus berjalan.

Mulusnya jalan dari Tanjung Selor hingga Malinau juga telah dirasakan masyarakat. Warga yang biasanya harus menempuh perjalanan 7-8 jam dari Malinau ke ibu kota provinsi kini hanya 5 jam.

Selain jalan, capaian lain ialah terbangunnya infrastruktur perhubungan. Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor salah satunya. Sejak 227 tahun usia Tanjung Selor, baru tahun ini bisa didarati pesawat jenis ATR 72, yaitu pesawat Wings Air dari Lion Group.

Ini tak terlepas dari upaya pergerakan cepat Pemprov Kaltara, utamanya gubernur yang intens menjalin komunikasi dengan pusat.

Hingga akhirnya runway diperpanjang, terminal diperbaiki.

Tak berhenti sampai di situ, pembangunan bandara di ibu kota provinsi ini terus dilakukan.

Bukan hanya di Tanjung Selor, pembangunan bandara juga dilakukan di daerah-daerah lain, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Tak kecuali di Bandara Internasional Juwata Tarakan sebagai bandara terbesar di provinsi ini.

Perhatian untuk membangun perbatasan juga menjadi prioritas. Pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) di perbatasan yang semenjak 2016 ini merupakan pertama kali setelah warga Krayan menikmati harga BBM sama dengan daerah lain setelah harganya selangit.

Tak hanya terbukti dengan terbangunnya infrastruktur, keberhasilan pembangunan juga terindikasi dengan pertumbuhan ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif pada triwulan III 2017. Berdasar rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim-Kaltara, di triwulan ini ekonomi provinsi paling bungsu Tanah Air ini tumbuh 6,62% terhadap triwulan III 2016 (YoY).

Pertumbuhan ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercatat sebesar 5,06%. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Kaltara tercatat tertinggi di Kalimantan. Yang lebih menggembirakannya lagi, triwulan ini untuk kedua kalinya Kaltara tertinggi di Kalimantan. Triwulan II dengan pertumbuhan 6,44% juga memimpin di Pulau Kalimantan.

Optimisme untuk membawa Kaltara menjadi provinsi terdepan bukan mimpi, apalagi dengan gerak cepat gubernur dan jajarannya. Tentunya juga dukungan seluruh lapisan masyarakat.