KPK Gelar Lokakarya Jurnalis Antikorupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Lokakarya Jurnalis Antikorupsi dengan tema 'Jurnalistik Investigasi' di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (29/11).

Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas media massa tentang jurnalisme investigasi kasus korupsi. KPK berupaya untuk selalu membina hubungan baik dengan media, terutama untuk memberikan informasi mengenai KPK dan pengetahuan tentang kasus-kasus korupsi.

Dalam lokakarya ini, KPK menghadirkan narasumber Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi, Pemred Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, serta Jaksa Penyidik KPK, Abdul Basir.

Dalam paparannya, Imam Wahyudi menyatakan bahwa di Indonesia banyak terjadi konflik kepentingan antara pemilik media dengan kasus hukum yang terjadi.

Ia mengatakan, kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

"Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, yang harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional," tuturnya.

Pers pada intinya, tegas Imam, harus difungsikan sebagai indera publik.

"Karenanya pers harus jujur, sehingga publik tahu secara jelas," katanya.

Jaksa KPK, Abdul Basir, mengatakan, dari tahun ke tahun modus dan motif korupsi semakin kompleks. Dulu korupsi dilakukan dan dapat diketahui di hasil, sekarang di tahapan perencanaan dan penganggaran, sehingga agak sulit dilacak.

Sekarang ini, hasil korupsi bukan hanya dalam bentuk finansial, tapi juga bisa dalam bentuk lain.

"Misalnya seorang menteri yang memberangkatkan haji keluarga atau orang-orang partai politiknya, dengan menggunakan anggaran negara dalam bentuk dijadikan sebagai petugas haji atau perjalanan dinas," katanya. (OL-2)