Kenaikan UMK Karawang Memicu PHK Massal

ASOSIASI Pengusaha Indonesia Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Karawang hingga Rp3,9 juta dikhawatirkan akan memperbanyak pemutusan hubungan kerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Abdul Syukur mengatakan, tingginya UMK Karawang mendorong industri padat karya pindah ke daerah lain. Sedangkan perusahaan padat teknologi kemungkinan besar akan berlomba menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot.

Ia mengatakan, industri padat karya akan meninggalkan Karawang dengan tujuan Garut, Bandung, Majalengka, Jepara atau Solo. Alasannya, UMK Karawang selalu mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahun. Kenaikan UMK itu secara otomatis memberatkan pengusaha.

Seperti industri garmen di Karawang, harus membayar upah pekerja sebesar Rp3,9 juta. Jika ditambah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan, bisa lebih dari Rp4 juta.

"Kalau perusahaan itu pindah ke Majalengka misalnya, membayar upah Rp1,7 juta. Ada selisih pembayaran upah Rp2,3 juta per karyawan dibandingkan di Karawang," ujar Abdul di Karawang, Selasa (28/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto mengatakan, ditetapkannya UMK 2018 sebesar Rp3.919.291 berpotensi terjadinya PHK massal. Seperti dilansir Antara, sepanjang tahun ini saja sejak Januari hingga September 2017, dampak dari kenaikan upah pada 2017 lalu mengakibatkan sekitar 12 ribu karyawan dirumahkan.

Ia memprediksi perusahaan sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK) akan terkena dampak dengan kenaikan UMK 2018 tersebut. Pada tahun ini, akibat kenaikan UMK dari 2016 ke 2017, ada beberapa perusahaan yang memilih pindah ke daerah lain, melakukan PHK, serta ada puluhan perusahaan yang meminta penangguhan pembayaran upah. (OL-4)