Tidak Mungkin Tekan Belanja Pegawai

KABUPATEN Way Kanan, Lampung, yang baru diresmikan pada 1999, tetap fokus pada pembangunan infrastruktur.

Hanya saja, belanja pegawai daerah ini lebih besar ketimbang belanja pembangunan.

Upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menyiasati-nya, berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Eva Pardiana dengan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya.

Berapa besar APBD Way Kanan untuk 2018?

APBD berkurang sedikit dari 2017 sebesar Rp2 triliun.

Belum ketok palu, karena kami belum tahu berapa anggaran dari pusat, baru perkiraan saja.

Hampir sama dengan tahun lalu, hanya berkurang sedikit.

Bagaimana posisi belanja pembangunan dibanding belanja pegawai?

Belanja pegawai masih lebih besar, persentasenya 55% belanja pegawai dan 45% belanja pembangunan.

Menurut Anda, bagaimana yang ideal?

Seharusnya belanja untuk rakyat harus lebih besar daripada belanja untuk pegawai.

Tapi, kondisi saat ini tidak memungkinkan, karena jumlah pegawai Way Kanan cukup banyak.

Untuk melakukan pengurangan pun tidak bisa dilakukan.

Bagaimana Anda menyiasatinya?

Menekan belanja pegawai tidak mungkin.

Paling tidak kami berusaha memaksimalkan penggunaan 45% APBD untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.

Jangan sampai porsinya sudah sedikit, habis buat ATK (alat tulis kantor), perjalanan dinas, dan penge-luaran lain yang tidak dirasakan langsung oleh rakyat.

Jadi, 45% itu harus pure untuk rakyat.

Sektor apa saja yang menjadi prioritas APBD 2018?

Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, jangan membagi anggaran seperti mengoles mentega di atas roti.

Tapi, harus fokus pada pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Karena kalau dibagi rata, target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak akan tercapai.

Way Kanan fokus pada pembangunan infrastruktur, karena kami masih mengalami keterbelakangan infrastruktur.

Selain itu, pendidikan, kesehatan, dan pertanian juga menjadi prioritas.

Bagaimana dengan PAD Way Kanan?

Sumber PAD Way Kanan dari pajak bumi dan bangunan dan sektor pertanian mencapai Rp60 miliar.

Ini membantu, tapi tidak signifikan.(N-1)