Pemda Jangan Tutup Mata Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di daerahnya.

Apalagi, di provinsi wilayah Indonesia timur, seperti Papua, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi yang umumnya dipicu minuman keras. Para suami menenggak minuman keras, setelah mabuk, mereka memukul istri dan anak-anaknya.

"Banyak perempuan menjadi gila dan bahkan meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena dipukul oleh suami, dan kekerasan fisik terhadap perempuan masih ada sampai sekarang," kata Menteri Yohana saa menghadiri Peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) di arena hari bebas kendaraan bermotor (CFD) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/11).

Menurutnya, sekitar 28 juta perempuan di seluruh Indonesia mengalami kekerasan setiap hari, dengan jumlah terbanyak di Indonesia timur. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi seperti ini. Jangan biarkan mereka menjadi korban kekerasan.

"Perempuan dan anak menentukan masa depan bangsa. Jangan rasa berat untuk menambah anggaran mengurus perempuan dan anak," tegasnya.

Menteri PPPA juga minta Pemprov NTT tidak membiarkan kasus kekerasan perempuan dan anak terus berlangsung yang kemudian menjurus kepada perceraian.

"Mohon (pemerintah daerah) memperhatikan hal-hal ini. Jangan ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Menurut Yohana, Kementerian PPPA sudah melakukan langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti bertemu dewan adat di Papua dan di NTT.

"Kami menggandeng pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat untuk bersama-sama memberikan penyuluhan sampai ke desa-desa supaya perempuan dan anak dilindungi. Jangan sampai dieksploitasi dan didiskriminasi," ujarnya.

Menteri Yohana menyebutkan, NTT juga tercatat sebagai daerah dengan kasus perdagangan manusia terbanyak. Para korban umumnya perempuan, diperdagangkan ke Hong Kong dan Malaysia.

Menurutnya, para calo perdagangan manusia menawarkan gaji tinggi untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak yang kemudian dipekerjakan di dunia hiburan malam, serta mendapat kekerasan fisik.

"Saya pernah ketemu mereka, dan minta dipulangkan. Mereka bilang menyesal membuat keputusan yang salah bekerja ke luar negeri," kata dia.

Kondisi seperti ini butuh perhatian dari pemerintah daerah.

"Berdayakan perempuan di sini karena mereka aset bangsa. Bilamana laki-laki dan perempuan bekerja setara, saya percaya NTT akan maju," ujarnya.

Asisten II Setda NTT, Alexander Sena, mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT selama enam tahun terakhir mencapai 6.565 kasus meliputi kekerasan fisik dan nonfisik. Sedangkan calon tenaga kerja yang digagalkan pemerintah untuk tidak bekerja ke luar negeri mencapai 5.509 orang, dan tenaga kerja di luar negeri yang dipulangkan dalam kondisi meninggal selama 2012-2017 berjumlah 131 orang.

"Diperlukan kerja sama pemerintah bersama unsur lain seperti swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk bersama-sama menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan manusia," kata Alexander. (OL-2)