Presiden Tegas tidak Berikan Toleransi terhadap Aliran Radikal

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada para kiai Nahdlatul Ulama yang mengikuti Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan pemerintah, agar bisa ditindaklanjuti terutama yang berkaitan dengan gerakan radikalisme dan intoleran.

Menurut Presiden, saat ini udah ada undang-undang, sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukumnya.

"Saya minta kepada jajaran pemerintahan agar tegas tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal, intoleran yang ada di negara kita, apa pun organisasinya, karena kita dilihat dari luar itu sudah sangat baik," tegas Presiden ketika membuka Munas dan Konbes NU di Gedung Islamic Center, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11).

Selain itu, Jokowi juga menunggu rekomendasi yang berkaitan dengan ekonomi umat, berkaitan dengan distribusi aset yang hingga saat ini belum banyak tersalurkan. Sebetulnya, kata Presiden, pemerintah sejak empat bulan lalu sudah membagikan konsesi-konsesi untuk rakyat, maupun Pondok Pesantren, antara lain di Muara Timbong, Karawang, Bekasi, Teluk Cabe, Boyolali, Probolingo, dan Madiun.

"Sudah kita mulai pembagian-pembagian itu, tapi kami belum meyakini bahwa skema yang kami lakukan ini benar dan betul sehingga belum dilakukan secara besar-besaran," ujarnya.

Memang, sudah cukup banyak yang dibagikan sekitar 25 ribu hektare. Namun, yang diinginkan pemerintah sebetulnya distribusi lahan seperti aset itu dalam jumlah jutaan, bukan hanya ribuan melainkan jutaan hektare. Karena itu, kata Presiden, diperlukan skema dan cara yang betul, jangan sampai nanti setelah dibagi-bagikan hingga mencapai jutaan hektare kemudian konsesi ini dijual lagi ke yang itu-itu lagi.

"Tidak ada artinya sehingga kami hati-hati sekali agar distribusi aset ini betul-betul sesuai dengan rencana yang kita inginkan," kata Jokowi.

Dikatakan Presiden, pemerintah sangat menunggu rekomendasi dari Munas dan Konbes NU bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana bank syariah atau bank konvensional bisa mendukung agar lahan-lahan yang sudah terdistribusi betul-betul bisa berproduksi dan bermanfaat bagi umat.

"Ini sesuatu yang tidak mudah, gampang diucapkan, gampang direncanakan, gampang diputuskan, tapi dalam praktiknya saya tanya, saya kejar, pasti ada yang bolong," katanya.

Pada pembukaan Munas dan Konbes NU ini, Presiden didampingi Gubernur NTB, KH Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, serta para alim ulama dan pejabat lainnya. Munas ini akan berlangsung hingga Sabtu (25/11) mendatang dihadiri sekitar 10 ribu warga nahdliyyin.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil, mengatakan, Munas dan Konbes NU kali ini dengan tema 'Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Radikalisasi Ekonomi Warga'. Menurut dia, tema ini penting karena akhir-akhir ini semangat nasionalisme bangsa Indonesia agak pudar, agak luntur.

"Alhamdulillah NU tidak pernah pudar dan tidak pernah luntur dari dulu, sekarang dan seterusnya," kata Said Agil. (OL-2)