Desa Berutang Tunggu Pencairan Dana Desa

SEJUMLAH desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, harus berutang ke toko material bahan bangunan karena menunggu pencairan dana desa tahap dua.

Kepala Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Didik Agung Susilo mengaku desa masih berutang Rp300 juta ke toko material bahan bangunan.

Utang itu, lanjut dia, untuk menuntaskan sisa 10% pembangunan jalan dan drainaese di desanya.

Dia menjelaskan Desa Kalimangis pada tahun ini memperoleh total dana desa Rp804 juta.

Pencairan dana tahap pertama sebesar 60% pada Juni, lanjut dia, dipakai untuk membayar upah tenaga kerja dan sebagian bahan material.

"Total nilai kontrak material pada supplier Rp600 juta. Sudah dibayar sebagian dengan dana tahap pertama. Kekurangannya masih utang, jadi nanti akan dibayar menunggu pencairan tahap kedua yang 40%. Untuk membayar tenaga kerja sudah diprioritaskan di awal," ujar Didik.

Didik memaparkan, dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur berupa jalan dan drainase serta pemberdayaan perangkat desa dan kapasitas lembaga di desa.

Kepala Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Bambang Handoko juga mengaku masih berutang pembayaran material bahan bangunan.

Pelunasan, lanjut dia, menunggu pencairan sisa dana desa.

Sebaliknya, Kepala Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Komarudin mengaku tidak berani bila harus berutang.

Dia memilih menghentikan sementara proyek pembangunan rabat beton dan senderan hingga pencairan dana desa tahap kedua.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung Kristi Widodo memperkirakan dana desa tahap dua akan masuk ke rekening kas daerah sekitar pekan depan.

"Sudah selesai semua prosesnya, tinggal tunggu pencairan saja."

Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Pemprov Kalteng Hardy Rampay mengungkapkan dana desa telah menjadi daya tarik orang untuk menjadi kepala desa.

"Dulu banyak masyarakat yang tidak mau menjadi kepala desa dan menyuruh tokoh masyarakat yang menjadi kepala desa karena tidak ada dana desa," kata Hardy.

Dia berharap kepala desa jangan berusaha menjadikan daya tarik dana desa sebagai lahan korupsi.