Pemprov Kalsel Siap Laksanakan Transaksi Nontunai

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan siap menerapkan sistem transaksi nontunai untuk sejumlah kegiatan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian dan Pembangunan Kalsel, Zulkipli, Rabu (22/11), di sela-sela kegiatan seminar ekonomi bertema 'Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan Peran Perbankan di Kalsel' yang diselenggarakan Bank Mandiri bekerja sama dengan Komunitas Jurnalis Pena Hijau Indonesia di Gedung PWI Kalsel, Banjarmasin.

"Kalsel siap menyukseskan GNNT ini dan kemarin sudah dilakukan MoU (nota kesepahaman) bersama Bank Indonesia," tutur Zulkipli.

Kesiapan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 /1867/SJ, tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dikatakan Zulkipli, pemerintah daerah mendukung sistem pembayaran nontunai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara transparan, mencegah transaksi ilegal, dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bukti keseriusan Pemprov Kalsel dalam GNNT ialah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel yang mencantumkan jenis-jenis pembayaran secara nontunai sekaligus sosialisasi ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

RCEO Bank Mandiri Regional Kalimantan, Anton Zulkarnain, mengatakan, dalam rangka mengembangkan transaksi nontunai ini, pihaknya terus memberikan edukasi terhadap masyarakat guna menggugah kesadaran mereka menggunakan transaksi nontunai.

Bank Mandiri secara nasional, termasuk di Banjarmasin, telah meluncurkan sejumlah produk dalam rangka mendukung transaksi nontunai tersebut. Sejumlah produk dalam rangka mendukung GNNT tersebut, seperti memperbanyak edisi, mandiri online, e-money, dan e-cash.

Analis Fungsi Keuangan Inklusif Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banjarmasin, Aryo Wibowo T Prasetyo, mengungkapkan, transaksi nontunai ini diharapkan mampu mengurangi penghancuran uang negara.

Aryo mengakui, selama ini setiap hari BI di Banjarmasin memusnahkan sekitar Rp5 miliar uang yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai alat pembayaran.

"Kita berharap dengan adanya GNNT ini mampu mengajak masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai sehingga uang yang dimusnahkan berkurang," katanya.

Dewan Pakar BPD Hipmikindo, Soejatmiko, menyatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalsel sangat mendukung adanya transaksi nontunai dan teknologi akan mengubah perilaku UMKM untuk melakukan transaksi nontunai mulai saat ini.

Sebelumnya, Pimpinan BI Wilayah Banjarmasin, Harymurthy Gunawan, menyebutkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah dalam kegiatan perluasan transaksi nontunai agar terwujud sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, perluasan akses, dan kepentingan nasional.

Harymurthy menambahkan, dengan perluasan transaksi nontunai di pemda berdampak positif pada kecepatan transaksi bisnis, baik belanja pemerintah maupun pendapatan, kemananan transaksi, dan transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (OL-2)