Sinergitas Perangi Hoaks, Tempatkan Kehumasan di Posisi Strategis

BERITA bohong atau disebut hoaks kian merajalela saat ini. Bahkan, tidak sampai hitungan jam, dalam hitungan menit dan detik, berita bohong akan sangat cepat sampai di telinga masyarakat. Untuk itu, diperlukan banyak peranan dari berbagai pihak dalam mengurangi peredaran hoaks yang bisa memecah persatuan di dalam masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, saat ini media sosial semakin garang, tetapi tidak boleh menjadi dinamika bagi semua pihak.

"Untuk perangi hoaks, itu banyak caranya. Salah satunya dengan menyatukan ide dan fokus dalam perangi hoaks," ujarnya di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (22/11).

Melalui kegiatan Sinerfis Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Tingkat Nasional Tahun 2017 di Palembang, Menkominfo berharap Badan Koordinator Kehumasan (Bakohumas) dapat lebih memfokuskan pada isu yang tengah ada saat ini.

Untuk menghadapi hoaks dalam pemerintahan, Rudi menekankan perlu adanya fungsi dari juru bicara. Seperti saat ini, kepresidenan memiliki juru bicara. Bukan hanya di lingkup kepresidenan, kementerian dan kelembagaan juga perlu juru bicara.

"Menteri, gubernur, bupati, dan wali kota perlu adanya juru bicara. Mungkin bisa dari dinas atau hubungan masyakarat di pemerintahan tersebut. Namun, juru bicara yang ditunjuk adalah orang-orang yang dekat dengan pengambilan keputusan kebijakan," kata dia.

Ia mencontohkan, dalam penunjukan juru bicara harus merupakan orang yang mengetahui porsi pemerintahan.

"Jangan Kepala Humas jadi seperti Kepala Seksi. Agar kecepatan kita merespons isu yang dinamis, maka juru bicara harus ada, tapi orang yang dekat dengan pengambilan keputusan. Saya akan sampaikan nanti pada semua gubernur," ungkap dia.

Rudi menerangkan, hoaks kini telah menjadi alat yang ampuh untuk memecah belah dan membuat peperangan antarkelompok masyarakat Indonesia. Khususnya saat ini terlihat pada akun relawan. Rata-rata relawan dari berbagai pihak memiliki banyak akun.

"Akun relawan tidak bisa dikontrol. Mungkin nanti kita akan putuskan hanya boleh ada 100 akun relawan resmi yang didaftarkan," kata dia.

Namun ia meyakini, meski hanya dibatasi 100 akun, akun tidak resmi akan tetap muncul dan menyebar luas.

"Kita kurangi hoaks dengan cara ini. Saat ini, akun-akun relawan itu saling menghujat baik antarrelawan atau dengan kelompok lainnya. Ini yang kita harus cegah dan minimalisir," terang dia.

Terkait dengan dahsyatnya perkembangan medsos dan akun-akun yang berunsur negatif juga menjadi perhatian Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP. Menurut dia, dalam Istana pun sering kali ditimpa isu hoaks. Seperti beberapa waktu lalu mengenai adanya larangan azan di Istana.

Untuk itu, Johan Budi mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memerangi hoaks dengan cara yang baik.

"Pasti ada media yang memiliki frame tertentu. Kita tidak boleh menghindari haters. Kita harus menjelaskan secara lengkap. Jika kita sudah sampaikan, tapi isi berita yang dimuat tidak sama, maka kita boleh memberikan komplain. Jangan dihindari," ungkap dia.

Mengenai kehumasan, Johan Budi pun menegaskan saat ini upaya untuk menjadikan humas sebagai bagian yang memiliki posisi strategis sudah di tangan Presiden.

"Ini sudah dibahas. Sudah sampai di Presiden. Tahun depan akan ada perubahan di kehumasan. Ada Peraturan Presiden yang menjadikan kedudukan humas menjadi posisi yang strategis," ungkapnya.

Dalam kegiatan SAIK 2017 di Palembang itu juga turut hadir Lukman Lutfi, pemerhati media, dan Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, sebagai moderator dalam diskusi mengenai Kehumasan Pemerintah di Era Digitalisasi. (OL-2)