Kerawanan Banjir Meluas

ANCAMAN banjir besar meluas di sejumlah daerah karena meningkatnya curah hujan, alih fungsi lahan, kerusakan daerah aliran sungai, dan berkembangnya permukiman di dataran banjir.

Curah hujan yang tinggi, misalnya, mengakibatkan meluapnya air Sungai Citarum dan Cibeet yang lalu merendam puluhan hektare sawah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Akibatnya, petani merugi karena lahan pertanian mereka gagal panen.

Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, hujan berintensitas tinggi memicu terjadinya banjir bandang ke permukiman dan lahan pertanian di 15 desa.

"Banjir bandang itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia serta sekitar 367 rumah rusak," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, kemarin.

Bencana itu membuat pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif. Di Jawa Timur, Pemkot Malang kemarin menyatakan siaga bencana setelah hujan disertai angin dan petir mengakibatkan banjir, longsor, dan pohon tumbang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus memonitor daerah rawan bencana, seperti di eks Keresidenan Kedu dan Banyumas.

"Kejadian banjir dan longsor agak tinggi di wilayah-wilayah itu maka kita dorong agar bersiap-siap."

Masalah relokasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Operasi Siaga Ibu Kota yang bertujuan mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim hujan 2017/2018.

"Kondisi cuaca tak bisa diprediksi. Cuaca ekstrem menyebabkan banjir sehingga kita tak ingin tinggal diam," kata Anies, Sabtu (18/11).

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan menambahkan, 3.200 anggota pasukan biru disiagakan untuk membersihkan sungai, ditambah 145 rumah pompa dan 451 pompa stasioner.

Masalahnya, ungkap Teguh, banyak area sungai dihuni warga. Kondisi itu juga diperparah sedimen lumpur dan sampah.

Selain itu, tambahnya, terdapat kendala kurangnya dana pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai di Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter di 2018 yang hanya tersedia Rp300 miliar.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, normalisasi kali di DKI Jakarta tidak mungkin dilakukan tanpa merelokasi warga serta bangunan.

"Sungai harus dikembalikan fungsinya. Pendekatannya harus menggunakan hasil analisis data. Mereka (warga) harus diberi pengertian," tutur Yayat yang berharap Pemprov DKI melakukan pendekatan persuasif dan manusiawi.

Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung mengaku tidak membuat persiapan khusus untuk mengantisipasi banjir.

"Warga hanya melakukan mitigasi biasa. Saling memberi tahu jika sudah terlihat tanda banjir," ungkap Vera Sumarwi, pengacara warga Bukit Duri dan Komunitas Kali Ciliwung.

Ada pula warga DKI yang merasa ancaman banjir kian parah.

"Perhatikan, sebelum ini banjir berkurang sekali. Tapi sekarang, hujan sebentar saja, banjirnya minta ampun," ungkap Daniel, 36, warga Petukangan Utara, Jakarta Selatan.