21 DPD Golkar Desak Munaslub Ganti Novanto

SEBANYAK 21 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar ingin segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa dengan agenda mengganti ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP).

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar DIY Gandung Pardiman, Minggu (19/11). Menurutnya, sudah 21 DPD I yang mendesak digelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Melalui Tri Karya yaitu gabungan dari ormas SOKSI, MKGR dan Kosgoro Daerah Istimewa Yogyakarta, kami telah berkomunikasi dengan pengurus DPD I se-Indonesia yang hasilnya 21 DPD I mendukung munaslub, 11 abu-abu dan satu DPD I secara tegas menolak munaslub," ungkap Gandung saat mengelar jumpa pers di Imogiri, Bantul, Minggu (19/11).

Gandung melihat meskipun tugas ketua umum sudah diserahkan ke pelaksana tugas harian (Plt) karena Setya Novanto dibantarkan KPK, namun hal itu akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan pada pilkada 2018, calon yang didukung Golkar harus mendapatkan tanda tangan ketua umum dan sekjen. Sedangkan mulai saat ini hingga waktu yang tidak diketahui Novanto dalam masa penahanan.

"Untuk mengatasi situasi ini, 21 DPD sepakat pelaksanaan munaslub dipercepat maksimal pada Desember nanti, agar calon di pilkada mendapatkan mandat partai karena disetujui ketua umum terpilih," tandas Gandung.

Selain itu, lanjut Gandung, munaslub diperlukan untuk menyelamatkan partai yang saat ini elektabilitasnya terus merosot. Dari survei terakhir, elektabilitas Golkar di mata publik hanya 6% akibat skandal korupsi KTP elektronik dan 'drama tiang listrik'.

Gandung menyatakan 21 DPD yang setuju pelaksanaan munaslub memiliki agenda bersama, yaitu menyelamatkan partai dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang membuat Golkar membusuk.

"Novanto saya akui orang baik. Tapi apa yang menimpanya saat ini adalah urusan pribadi. Ibarat pohon, Novanto adalah ranting busuk yang harus dihilangkan untuk menyelamatkan semuanya," lanjut Gandung yang juga mantan Koordinator Ketua DPD I Partai Golkar se Indonesia.

Bagi Gandung yang pernah menjabat anggota DPR RI dua periode, politik berhubungan erat dengan citra dan persepsi. Jika ada sedikit kesalahan yang menjatuhkan nama baik partai, kader akan membutuhkan waktu yang lama membangun ulang citra dan perpepsi baik di mata serta pikiran masyarakat. (OL-4)