Konflik Sosial Pembangunan Infrastruktur makin Berkurang

KONFLIK sosial dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin berkurang. Seiring dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya proyek infrastruktur yang sedang dibangun oleh Pemerintah Pusat.

"Dari ribuan orang yang setuju, ada juga yang tidak setuju, di setiap proses pembangunan infrastruktur yang dibangun. Namun, semua itu bisa diatasi," kata Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anita Firmanti, dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/11).

Diskusi yang digagas Harian Umum Media Indonesia ini bertema 'Saatnya Mengambil Manfaat Pembangunan Infrastruktur PUR di Pulau Jawa' diselengarakan di Universitas Airlangga Surabaya.

Kegiatan 'Goes To Campus' ini menghadirkan pembicara Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Usman Kansong, Direktur Pemasaran PT Semen Indonesia, Mukhamad Saifudin, serta Wakil Rektor IV Unair, Junaidi Khotib.

Pada diskusi yang dihadiri ratusan mahasiswa ini banyak membahas soal infrastruktur yang belakangan digenjot oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Saat menjawab pertanyaan mahasiswa bahwa banyak konflik sosial setiap membangun infrastruktur, Anita menjelaskan bahwa kini sudah bisa diatasi dengan berbagai langkah.

"Salah satunya adalah konsinyasi, di mana dananya dititipkan ke pengadilan, sehingga saat ada konflik hukum, maka pengadilan nanti yang membayarnya," katanya.

Bahkan, untuk mengantisipasinya, Pemerintah juga telah membentuk lembaga yang bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

"Badan usaha jalan tol menalangi dulu, nanti setelah itu baru pemerintah yang akan membayarnya. Ini salah satu upaya juga untuk menahan adanya gejolak," katanya.

Selama membebaskan tanah, jelas Anita, juga tidak bisa dilakukan langsung, tetapi ada studi kelayakan terlebih dahulu serta mempertimbangkan potensi dampak sosial yang muncul.

"Kalau dulu setiap ada pembangunan harus mengikuti program yang sudah ditentukan, tetapi sekarang tidak bisa harus ada sosialisasi lebih dulu," katanya.

Dalam kesempatan itu, banyak pertantaan yang muncul dari mahasiswa. Sebagian besar menyoroti terkait peran media dalam memberitakan pembangunan infrastruktur.

Pemred Media Indonesia, Usman Kansong, menilai, selama ini pemberitaan terkait infrastruktur mendapat tempat di berbagai media di Tanah Air.

"Ini bukti bahwa media sangat membantu program pemerintah dalam membangun infrastruktur agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan," kata Usman. (OL-2)