Pemkab Kotabaru Komitmen Tolak Aktivitas Tambang di Pulau Laut

WAKIL Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyatakan komitmennya untuk menolak aktivitas pertambangan di wilayah Pulau Laut. Tiga perusahaan PT Silo dari Sebuku Group menargetkan beroperasi di Pulau Laut pada 2018 mendatang.

Pernyataan penolakan tambang batu bara di Pulau Laut itu ditegaskan Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin, saat rapat dengar pendapat dengan Forum Masyarakat Peduli Investasi, yang juga dihadiri sejumlah perwakilan kepala desa, tokoh masyarakat, petani, perwakilan PT Sebuku Group, dan Dandim Kotabaru di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (13/11).

"Kami tetap komitmen untuk menolak adanya aktivitas tambang di Pulau Laut sebagai bagian dari janji kami dengan masyarakat," tegasnya.

Pemkab Kotabaru memproyeksikan Pulau Laut, ibu kota kabupaten tersebut, menjadi pusat pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Terlebih, Pulau Laut masuk kategori pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pertambangan.

Di sisi lain, praktik pertambangan di pulau lain di Kotabaru, Pulau Sebuku telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Namun, dikatakan Burhanudin, terkait perizinan tiga perusahaan PT Silo sudah ada sebelum dirinya menjabat dan memiliki perizinan lengkap, sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel juga sudah menerbitkan kebijakan penolakan tambang di Pulau Laut. Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat penolakan RAKB tambang PT Silo sehingga semestinya tidak boleh beroperasi.

Site Manager PT Sebuku Group Pulau Laut, Yohan Gessong, mengatakan, investasi yang dilakukan pihaknya di Pulau Laut sejak 2008 tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku, termasuk kelengkapan izin lingkungan.

"Izin lingkungan kami masih berlaku dan tidak benar jika dikatakan tidak ada kegiatan karena saat ini tengah berlangsung tahapan eksplorasi produksi dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada 2018," tuturnya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru, Sahiruddin, yang juga mantan anggota DPRD Kotabaru, mengatakan, Pemda seharusnya menjamin keamanan berinvestasi sebagaimana gerakan pemerintah yang gencar menarik investasi bagi pembangunan daerah.
Kotabaru sendiri memerlukan dana besar untuk membangun daerah dengan luas seperempat Provinsi Kalsel tersebut salah satu caranya melalui investasi. Sektor tambang memberikan kontribusi 30% bagi pendapatan daerah sehingga apabila investasi terganggu, maka akan berpengaruh pada pembangunan di daerah.

Pada bagian lain, Dandim Kotabaru, Letkol Samujiyo, mengakui, keberadaan TNI di PT Sebuku Group merupakan bagian dari kerja sama antara perusahaan dan sejumlah koperasi TNI seperti Koperasi Tribuana Kopassus, Koperasi Dharma Putera Kostrad, Koperasi Marinir, juga Puskop Pangdam VI Mulawarman.

"Selain kerja sama dengan koperasi keberadaan TNI di Pulau Laut juga terkait kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat ini, Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah, mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi warga yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Investasi kepada DPRD Provinsi Kalsel karena kewenangan sektor pertambangan saat ini ada di provinsi.

Dari rapat tersebut terlihat sikap masyarakat Pulau Laut terbelah antara yang menentang dan mendukung tambang karena alasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja.

Beberapa anggota DPRD Kotabaru mempertanyakan komitmen PT Silo untuk membangun jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan, pembangunan power plan, serta pabrik baja di Pulau Laut.

Ada hal yang cukup menarik dari kegiatan ini ialah kehadiran Asykin mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel yang dulu tegas menentang tambang kini menjadi bagian dari Forum Masyarakat Peduli Investasi. (OL-2)