Mahasiswa UIN Palembang Protes Dua Tahun Kuliah di Masjid

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatra Selatan, berunjuk rasa di depan Gedung Sekabaran FISIP UIN Raden Fatah, Rabu (8/11).

Aksi itu dilakukan karena tidak adanya gedung dan fasilitas belajar yang tetap untuk mahasiswa. Bahkan sejak berdiri dua tahun lalu, mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang masih menumpang di masjid dan fakultas lain.

Koordinator aksi, Apri Indriani, mengatakan, pihaknya menuntut agar hak mereka dipenuhi sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan dengan nyaman.

"Di sini kami menuntut agar fasilitas dan gedung belajar segera diberikan oleh pihak kampus, dalam hal ini Dekan FISIP. Kami malu, sudah dua tahun kami belajar menumpang di masjid dan fakultas lain," katanya.

Menurut Apri, kondisi tersebut membuat mahasiswa FISIP UIN menjadi terlantar, bahkan mahasiswa juga harus pulang kuliah lebih sore hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu, dalam tuntutan tersebut pihak mahasiswa juga mendesak pihak kampus agar segera melakukan upaya akreditasi jurusan. Seperti diberitakan, jurusan FISIP belum terakreditasi.

"Kami menuntut agar kami diberikan hak kami, sebab kami sudah membayar Uang Kuliah Tinggal (UKT). Jika tuntutan kita tidak dipenuhi dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi lagi dengan masa yang lebih besar," tegasnya.

Menanggapi ini, Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Izomuddin, menyampaikan, untuk proses pembangunan gedung dan fasilitas belajar akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak Rektorat. Sedangkan, terkait akreditasi jurusan di Fisip, hingga saat ini berbagai upaya disusun dan dilakukan oleh pihak Dekanat dan diperkirakan dalam tiga bulan akreditasi sudah berjalan.

"Untuk pembangunan gedung dan fasilitas itu kebijakan dari Rektorat. Jadi kita akan sampaikan permintaan dari para mahasiswa ini. Kalau akreditasi kita sudah lakukan upaya, kita berharap mahasiswa bersabar karena membutuhkan berbagai proses dalam akreditasi," katanya. (OL-2)