Budaya Pungli di Indonesia Sudah Akut

PRAKTIK pungutan liar di Indonesia sudah menjadi budaya dan masuk kategori akut. Perlu upaya luar biasa dari semua pihak untuk memberantas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Demikian dikemukakan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Jumat (27/10), seusai penandatanganan kerja sama peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel di Banjarmasin.

"Praktik pungli terjadi di mana-mana, di banyak instansi pelayanan publik. Pungli yang sudah kronis inilah yang mendasari pemerintah membentuk Satgas Saber Pungli," tuturnya.

Menurutnya, perlu upaya luar biasa dan dukungan semua pihak untuk memberantas praktik pungli yang merajalela, salah satunya dengan terbentuknya Satgas Sapu Bersih Pungli. Kegiatan Satgas Saber Pungli ini dinilai cukup berhasil untuk menekan praktik lancung tersebut.

Indonesia disebut perlu belajar dari negara-negara Skandinavia di mana tingkat korupsi di negara tersebut hampir tidak ada. Korupsi yang rendah ini erat kaitannya dengan kualitas layanan publik yang baik. Demikian juga sebaliknya.

"Di Indonesia kita semua dapat melihat dan rasakan bahwa kualitas layanan publik masih rendah dan terjadi praktik korupsi atau pungli," ujarnya.

Ombudsman menerima laporan terkait buruknya kualitas layanan publik yang terus meningkat. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi. Pada 2015 Ombudsman menerima laporan dan pengaduan terkait layanan publik sebanyak 6.543 laporan dan meningkat menjadi 9.030 laporan pada 2016.

Sedangkan pada 2017 ini laporan yang diterima mencapai lebih 10.000 aduan. Dari semua laporan itu hanya 60% yang diproses dan diselesaikan. Laporan banyak ditujukan pada instansi pemda, Kepolisian, Kejaksaan dan peradilan juga BPN.

Pada bagian lain Amzulian yang sempat berkeliling Kota Banjarmasin juga menyoroti keberadaan proyek dan bangunan yang dibangun melanggar batas sempadan sungai. Dirinya berharap Pemko Banjarmasin dapat membangun kota namun dengan tetap memperhatikan masalah lingkungan dan aturan-aturan berlaku.

Banjarmasin yang menjadi tuan rumah Kongres Sungai Indonesia dinilai sangat berpotensi membangun kota berbasis sungai.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Satgas Saber Pungli guna memberantas maraknya praktik pungli di wilayah tersebut.

"Kerja sama dengan Ombudsman ini kita harapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Kalsel," tuturnya.

Kalsel menempati urutan tujuh secara nasional tingkat pelayanan publik hasil penilaian Ombudsman. "Hasil penilaian kualitas layanan publik di Kalsel sudah cukup baik, tetapi kita berharap dapat lebih baik lagi," ujarnya.

Praktik pungli telah ikut mempengaruhi iklim usaha dan investasi di daerah. (OL-4)