Program Revolusi Hijau Atasi Kerusakan Lingkungan di Kalsel

PROGRAM Revolusi Hijau yang digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu merehabilitasi kerusakan lingkungan di wilayah tersebut. Revolusi hijau ditandai dengan penghijauan di sepanjang ruas Jalan Trans-Kalimantan serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai 35.000 hektare per tahun.

Revolusi hijau merupakan program pembangunan bidang lingkungan yang menjadi visi dan misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Program dengan jargon 'menanam, menanam, dan menanam' ini menitikberatkan pada kegiatan edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menanam.

Program ini juga bertujuan meningkatkan indeks kualitas lingkungan Kalsel yang kini berada pada urutan 26 dari 33 provinsi di Tanah Air.

"Program revolusi hijau yang mulai kita galakkan sejak dua tahun terakhir ini diharapkan mampu mengatasi kerusakan lingkungan di Kalsel," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, di Banjarmasin, Rabu (25/10).

Dikatakannya, Gubernur Kalsel, sejak menjabat gencar melakukan penanaman pohon penghijauan di seluruh wilayah provinsi tersebut dengan melibatkan semua instansi, TNI-Polri, pegiat lingkungan, serta masyarakat, yang merupakan bagian dari program revolusi hijau.

Salah satu bagian dari Program Revolusi Hijau ialah penanaman pohon di sepanjang ruas Jalan Trans-Kalimantan sepanjang kurang lebih 100 kilometer, meliputi ruas Km 5,5 Kota Banjarmasin hingga Pengaron, Kabupaten Banjar, dan ruas Lianganggang, Kota Banjarbaru, hingga Sebuhur, Kabupaten Tanah Laut.

Adapun pohon yang ditanam ialah jenis trembesi, tebubuya, dadap merah, pucuk merah, melati jakarta, dan lainnya. Penanaman pohon dengan ukuran besar ini menyedot anggaran Rp21 miliar lebih. Penanaman juga dilakukan di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru.

Di samping itu, Program Revolusi Hijau juga memprioritaskan pada kegiatan rehabilitasi DAS yang dicanangkan mulai 2017 hingga 2026 mendatang. Rehabilitasi DAS menargetkan penanaman hingga 35.000 hektare per tahun.

Dengan target penanaman oleh empat perusahaan HTI di Kalsel seluas 11.000 hektare per tahun, perusahaan pemegang IPPKH seluas 4.000 hektare, perhutanan sosial 4.000 hektare, dan sisanya dari berbagai instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Sedikitnya diperlukan 20 juta bibit pohon pertahun guna mensukseskan program ini.

Lebih jauh dikatakan Hanif, besaran dana Program Revolusi Hijau ini mencapai Rp81 miliar per tahun yang berasal dari dana pemerintah, lembaga donor, dan program dana jaminan revolusi hijau dari perusahaan IPPKH. Bahkan, melalui kewajiban IPPKH, perusahaan yang mencapai luas 64.000 hektare, maka dana revolusi hijau ini berjumlah Rp1,8 triliun.

Ketua Forum DAS Barito, Ruslan, mengatakan, target rehabilitasi DAS seluas 35.000 hektare per tahun ini sangat sulit dan diperlukan kerja keras untuk merealisasikannya. Hal ini dapat dilihat jika membandingkan kemajuan program penghijauan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak maksimal.

Selain itu, hingga kini luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi perusahaan IPPKH sekitar 2.480 hektare atau baru 10% dari kewajiban rehabilitasi lahan kritis perusahaan seluas 24.000 hektare. Kewajiban rehabilitasi ini akan bertambah karena total lahan yang diberi izin pinjam pakai kawasan hutan mencapai 64.000 hektare.

Sejauh ini, dari 31 perusahaan pemegang IPPKH, hanya 9 perusahaan yang telah melaksanakan rehabilitasi, sisanya 22 perusahaan masih mengajukan verifikasi lahan rehabilitasi. Di sisi lain, luas lahan kritis di Kalsel tercatat seluas hampir 700.000 hektare. (OL-2)