Pemprov dan DPRD Bali Sepakat Cari Solusi Penanganan Pengungsi

DAMPAK dari ditetapkannya status awas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem yang sempat menjadi sorotan anggota DPRD mendapat tanggapan dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Menurut Pastika, rapat koordinasi secara rutin telah dilakukan setiap hari dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (24/10).

"Saya sependapat untuk kita duduk bersama, mencari solusi pemecahan masalah yang ditimbulkan dengan adanya situasi awas Gunung Agung, yang berdampak pada kelangkaan material atau bahan bangunan," katanya di hadapan anggota dewan.

Ia menambahkan, sudah dilakukan pula berbagai langkah antisipasi baik secara skala maupun niskala. Pastika mengatakan, pemerintah telah memfasilitasi penjualan ternak pengungsi dengan harga yang wajar serta mempersiapkan lokasi penampungan ternak pengungsi berikut pengangkutan serta penyediaan kandang dan pakan yang diperlukan.

Selain itu, para siswa juga diupayakan tidak putus pembelajaran dengan memfasilitasi para siswa di sekolah terdekat untuk sementara.

Di bidang kesehatan, Gubernur mengatakan sudah dilakukan langkah-langkah seperti membentuk tim klaster kesehatan provinsi, membentuk pos pelayanan kesehatan yang dilayani tim kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, memastikan ketersediaan obat dan membuat disaster plan.

Menanggapi masukan dewan soal strategi komunikasi di bidang pariwisata, Pastika mengatakan Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pemangku kepentingan pariwisata, telah membentuk satuan tugas yang disebut 'Bali Tourism Hospitality Task Force' yang bertugas mengontrol informasi-informasi bohong (hoaks) yang beredar di media sosial, dengan memberikan informasi tentang kondisi riil Gunung Agung.

Masih terkait status Gunung Agung, pemerintah mengusulkan agar Belanja tidak Terduga pada APBD 2018 dinaikkan menjadi Rp30 miliar rupiah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. (OL-2)