Tuntutan Khofifah Mundur Dinilai tidak Fair

TUNTUTAN agar Khofifah Indar Parawasa mundur dari jabatan sebagai Menteri Sosial dan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) lantaran maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, dinilai pengamat politik dari FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, tidak fair.

Sebab, kata dia, jika Khofifah mundur, kandidat Pilgub Jatim lainnya yang tidak lain Wakil Gubernur saat ini, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga harus melakukan hal yang sama.

"Jabatan yang diemban keduanya sama, sangat fair bila tuntutan serupa juga ditujukan ke Gus Ipul," kata Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/10).

Bisa dipahami bahwa saat ini konstelasi politik mulai panas di Jatim. Menurut dia, banyak keinginan dan tuntutan bermunculan yang seharusnya didasari dengan kajian yang teliti dan mengunakan parameter yang jelas. Apalagi tuntutan pada pejabat publik yang akan mencalonkan, maka perlu kajian yang dalam serta dasar hukum yang kuat.

"Bila hanya permintaan dan tuntutan saja maka bisa dilakukan oleh semua orang, apalagi tuntutan itu hanya ditujukan ke satu calon," katanya.

Airlangga juga menilai tuntutan itu juga terlalu prematur, sebab keduanya belum mendaftar dan juga belum ditetapkan. Ia menilai baik Khofifah maupun Gus Ipul sangat taat aturan. Tanpa ada tuntutan dan desakan, mereka juga sudah mengkaji dengan tim masing-masing, apakah akan mundur, nonaktif, atau cuti.

"Aturanya sudah jelas dan ada," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) meminta kepada Khofifah agar mundur dari jabatan Mensos dan Ketua Umum Muslimat NU.

"Kalau sebelumnya Ketua PWNU Jatim Kiai Mutawakkil hanya mengimbau agar Khofifah mundur, kiai kampung meminta mundur setelah deklarasi sebagai cagub Jatim. Ini hukumnya sunnah muakkad atau mendekati wajib. Ini seperti doa Qunut atau salat tarawih yang mendekati wajib," kata Koordinator FK3JT, KH Fahrur Rozi, di Surabaya.

Lantas, bagaimana dengan cagub PKB dan PDIP, Gus Ipul, yang juga diimbau nonaktif dari Ketua PBNU? "Kalau Gus Ipul tak perlu terburu-buru mundur dari PBNU, karena beliau bukan Ketua Umum PBNU dan bukan hal yang urgen. Gus Ipul hanya wagub yang tidak dipasrahi anggaran seperti halnya Mensos untuk membagikan bantuan," katanya. (OL-2)