Petani Lembang Keluhkan Bantuan Pemerintah belum Merata

SEJUMLAH petani mempertanyakan bantuan pertanian dari pemerintah yang dianggap tidak transparan. Rata-rata mereka yang mempertanyakan bantuan tersebut ialah petani menengah ke bawah.

Salah satunya disampaikan Tihar, 40, petani asal Kampung Wangsakerta, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dia menganggap, selama ini bantuan hanya disalurkan kepada kelompok tani tertentu, yang umumnya merupakan petani menengah ke atas.

"Kami, petani menengah ke bawah sama sekali belum pernah dapat bantuan. Saya selaku ketua kelompok petani sering menerima keluhan dari para anggota," kata Tihar, di Lembang, Rabu (18/10).

Tihar menyebutkan, dirinya, yang juga merupakan Penasihat Paguyuban Tridasjayasari, menghimpun lebih dari 100 buruh tani dan petani menengah ke bawah di tiga desa yakni Desa Cibodas, Suntenjaya, dan Langensari.

Menurut dia, jika pemerintah mau menyalurkan bantuan, seharusnya disurvei dulu ke lapangan, apakah layak atau tidak mendapat bantuan. Serta setiap kelompok petani yang dibuat, diperiksa apakah fiktif atau tidak.

"Kami benar-benar petani golongan menengah ke bawah belum pernah disurvei, apalagi diberi bantuan," bebernya.

Dia menyatakan, rata-rata petani kecil membutuhkan bantuan modal, bibit, pupuk, atau alat-alat pertanian. Bahkan, lanjut dia, petani menengah ke bawah juga perlu dibantu dalam hal penyediaan lahan karena selama ini mereka hanya mampu menyewa.

"Kalau tidak ada lahan yang bisa disewa, lalu bagaimana dengan nasib mereka? Pelatihan atau penyuluhan pertanian apalagi, enggak pernah ada yang tahu," ucapnya.

Tihar menambahkan, perhatian pemerintah dalam mengendalikan harga komoditas pertanian juga tidak terasakan. Oleh karena itu, masa panen dianggap tak memberikan banyak keuntungan.

"Selain hasilnya dibagi dengan pemilik lahan, biasanya harganya itu juga jatuh drastis karena banyak barangnya melimpah," lanjutnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat, Ida Nurhamida, mengakui, bantuan pertanian dari pemerintah memang tidak bisa disalurkan kepada seluruh petani karena keterbatasan anggaran.

"Pemberian bantuan juga bukan untuk individu, melainkan disalurkan melalui kelompok tani," terang Ida.

Ida mengungkapkan, setiap penerima bantuan juga harus terdata di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluh). Apalagi, ke depannya juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menerapkan kartu tani bagi setiap petani yang akan menerima bantuan pupuk bersubsidi.

"Sekarang masih dalam masa transisi, tapi tahun depan petani yang enggak punya kartu tani enggak bisa dapat pupuk bersubsidi," tuturnya.

Kedati tak hafal secara persis nilai bantuan yang disalurkan pemerintah, Ida mengaku bahwa bantuan pertanian diberikan berdasarkan perencanaan pemerintah maupun aspirasi dari masyarakat tani.

"Bottom up planning kan aspirasi dari bawah, prosesnya itu melalui Penyuluh Pertanian Lapangan. Kelompok-kelompok tani itu mengajukan bantuan ke dinas, tapi diketahui oleh PPL," ucapnya.

Dari beragam bantuan yang diberikan, dia menambahkan, di antaranya ialah bantuan untuk sarana produksi seperti benih dan pupuk, bantuan alat-alat pertanian yang kebanyakan untuk komoditas tanaman pangan, maupun bantuan pembangunan jalan usaha tani.

"Bantuan yang diberikan kepada petani itu juga kan rata-rata merupakan hasil Musrenbang Pertanian di tingkat kecamatan dan kabupaten," tambahnya. (OL-2)