Tuntut Legalitas, Driver Online Datangi Gedung Sate

Ribuan pengemudi angkutan dalam jaringan (online) di Bandung Raya berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (16/10). Mereka berkumpul sejak pukul 10.00 lengkap dengan jaket warna hijau sebagai identitasnya.

Aksi di depan kantor Gubernur Jawa Barat ini dilakukan untuk menuntut pemerintah agar segera melegalkan mata pencahariannya. Menurut Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando JawaBarat (Posko Jawa Barat), Tezar Dwi Aryanto, mereka ingin memeroleh kepastian agar bisa mengais rezeki dengan aman dan nyaman.

"Kita menuntut pemerintahan untuk segera melegalkan kita," katanya di sela-sela aksi. Menurutnya, kepastian dari pemerintah ini sangat penting karena selama ini tidak jarang pihaknya mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang merasa tersaingi.

"Kami ingin ada kejelasan. Agar jangan ada intimidasi di bawah," katanya.

Dia berharap kehadiran angkutan online bisa berdampingan dengan angkutan konvensional sehingga bisa sama-sama mencari rupiah dengan tenang. "Yang penting itu, jangan ada intmidasi antara konvesional dan online," katanya.

Dia memastikan, aksinya kali ini akan digelar damai. "Berharap diterima tuntutan ini, agar ke bawah enggak ada perang saudara," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Driver Online Bandung (ADOB), Dedi Hermawan, menuntut pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang jelas terkait transportasi online. Menurutnya, gesekan di lapangan terjadi karena adanya kekosongan hukum menyangkut ini.

"Terbitkan aturan transportasi online. Biar tidak ada gesekan di lapangan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya berharap aparat keamanan bisa menindak tegas setiap pelaku kekerasan menyangkut kisruh ini. "Tindak tegas oknum-oknum yang mengintimidasi di lapangan," katanya.

Perwakilan Himpunan Driver Bandung Raya (HDBR), Iwan Darsono, mengatakan, saat ini pihaknya berhenti beroperasi demi terselenggaranya aksi ini. "Enggak apa-apa, yang penting kami ingin pemerintah mengakui kami, kami juga sama-sama anak bangsa," katanya.

Dia menilai, imbauan pemerintah yang menghentikan operasi transportasi online tidak adil. "Kami juga punya anak istri," katanya. (OL-7)