Difabel di Karawang Butuh Perhatian Pemerintah

PERKUMPULAN Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menilai pemerintah setempat mengesampingkan kebutuhan penyandang keterbatasan fisik atau difabel.

Dikatakan Ketua PPDI Kabupaten Karawang, Nanang Kosim, hampir setiap tahun para difabel di Karawang hanya mendapatkan pelatihan dari dinas sosial setemoat. Sementara untuk pendidikan dan permodalan dunia usaha pemerintah dinilai tidak pernah diperhatikan.

"Untuk alat saja, seperti bantuan kaki palsu, tangan palsu, atau alat bantu pendengaran tidak juga dibantu dari pemerintah. Melainkan bantuan justru kami dapatkan dari swasta," kata Nanang di Karawang, Minggu (15/10).

Ia melanjutkan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum pada 2014, angka difabel di Karawang mencapai 2.300 orang.

"(Angka) itu yang punya hak pilih, berarti jumlahnya bisa lebih dari 2.300," ucapnya.

Nanang berharap, pihak pemerintah dapat membangun sekolah khusus warga difabel dari usia 0-17 tahun.

"Saat ini, hanya ada satu SLB (Sekolah Luar Biasa) yang adanya di wilayah perkotaan. Jadi harus ada bangun kembali," kata dia.

Sedangkan untuk warga difabel yang berusia 18-35 tahun, pihaknya berharap pemerintah dapat memfasilitasi mereka untuk masuk dunia kerja.

"Saat ini baru ada satu perusahaan saja yang menerima warga difabel. Padahal, ada ribuan perusahaan di Karawang," ucapnya.

Adapun untuk mereka yang berusia 35-55 tahun, Nanang berharap pemerintah juga memfasilitasi untuk berkembang di dunia wirausaha. Sulitnya permodalan menjadi hambatan bagi warga difabel.

"Kita selalu usulkan dalam Musrenbang, tapi hal tersebut tidak pernah diakomodasi," pungkasnya. (OL-2)