Pengembangan STP Harus Mengarah Rencana Induk Riset Nasional

KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi berharap pengembangan Science Techno Park (STP) yang dilakukan di berbagai daerah bisa mengarah pada rencana induk riset nasional. Hal ini dirasa penting agar target pemerintah pada bidang-bidang tertentu bisa segera tercapai.

Menurut Direktur Kawasan Science, Teknologi, dan Lembaga Penunjang Kemenristekdikti, Lukito Hasta Pratopo, pengembangan STP merupakan cita-cita besar yang harus didukung penuh oleh semua pihak.

Pengembangannya harus berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi, serta mampu menarik industri ke dalam kawasan tersebut.

Saat ini, lanjut dia, rencana induk riset nasional fokus pada tiga bidang, yakni pangan, energi, dan maritim.

"Itu fokus kami selama pemerintahan Pak Jokowi (Joko Widodo). Maka setiap pembangunan STP sebisa mungkin berfokus pada tiga bidang itu," kata Lukito dalam seminar STP ITB CEO NET and Technopreneurship Festival 2017, di Kampus Institut Teknologi Bandung, Kamis (12/10).

Dia merasa bersyukur karena selama ini cukup banyak pengembangan STP yang mengarah pada rencana induk riset nasional. Sebagai contoh, pengembangan STP di Sragen, Palembang, Kaur, Riau, dan Bogor, searah dengannya dalam pengembangan sektor pangan.

"Itu yang dibantu Kemenristekdikti. Ada lagi yang dibantu oleh kementerian lain" ujarnya.

Menurutnya, pengembangan STP ini pun sudah membuahkan hasil seperti STP di Bogor. Pengembangan STP di bidang pangan, khususnya sayuran dan buah-buahan ini menjadi acuan bagi pengembangan STP lainnya.

"Di sana (Bogor) punya outlet, Serambi Botani. Ada inkubator, jadi di sana dibagusin, ditambah daya tahan, kemasannya. Baru di-launching ke mal-mal," katanya seraya menyebut omzet STP tersebut sudah besar.

Meski begitu, pihaknya tetap mendukung pengembang STP yang tidak searah dengan rencana induk riset nasional.

"Kalau yang awalnya beda, embrio STP-nya yang bukan fokus pada bidang tadi, ya tidak masalah," katanya.

Dia menambahkan, pengembangan STP ini sangat membutuhkan peran serta pemerintah. Hal ini sudah dilakukannya selama mengawal perkembangannya.

"Kami membantu untuk penguatan kelembagaan. Membantu capacity building, implementasi dari sistem inovasi," katanya.

Sebagai contoh, kata dia, pihaknya memberi bantuan antara Rp200-300 juta setiap tahun untuk setiap start up yang diinkubasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan start up yang berhasil.

"Ada yang jadi 2% saja, yang penting bisa menguasai pasar dunia," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Heri Antasari, mengatakan, pihaknya mengembangkan Bandung Teknopolis yang fokus pada bidang teknologi. Pengembangan techno park ini tidak terlepas dari konsep smart city.

"Warga Kota Bandung sudah ter-connected ke ICT. Jumlah penggunaan HP lebih banyak dari jumlah penduduk," katanya di tempat yang sama.

Oleh karena itu, dia optimistis konsep smart city di wilayahnya ini sudah jalan dengan sendirinya meski tidak ada peran serta pemerintah.

"Luas Bandung Teknopolis ini sekitar 800 hektare, di kawasan timur (Kota Bandung)," katanya seraya menyebut Summarecon ambil bagian dalam kawasan tersebut.

Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pitoyo, mengatakan, dalam mendukung pembangunan Bandung Teknopolis, pihaknya membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan.

"Memang kami membangun ruko, rumah, tapi kami juga membangun infrastruktur," katanya seraya menyebut hal ini sebagai bentuk tanggung jawab makro ekosistem.

Dengan memiliki lahan seluas 330 hektare di kawasan Bandung Teknopolis, Summarecon optimistis mampu mengembangkan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (OL-2)