Mobilisasi Massa Faktor Utama Kerawanan Pilkada Jabar

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, salah satu potensi kerawanan dalam gelaran Pilkada serentak di Jawa Barat adalah mobilisasi massa. Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari jumlah penduduk Jabar yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) ada sekitar 33 juta orang.

Agung menjelaskan, pihaknya telah memetakan potensi kerawanan tersebut. Dari hasil pemetaan, muncul lima potensi kerawanan mobilisasi massa dalam Pilkada Jabar.

Ia mencontohkan, salah satu potensi mobilisasi massa sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengerahkan massa ke DPP Partai Golkar di Jakarta soal beredarnya surat penetapan calon gubernur Jawa Barat dari Golkar. Namun, diketahui, surat penetapan itu bodong, alias tidak benar.

"Kemarin ada surat keputusan bodong dari salah satu parpol, sehingga sempat memobilisasi massa pendukung ke pusat. Ini semua harus segera diatasi," ungkap Agung di sela-sela Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 10 Oktober 2017.

Agung menjelaskan, saat ini di Pilkada Jabara belum ada satupun parpol yang mengerucutkan pasangan calon di Pemilihan Gubernur. Ia mengaku telah menemui semua pimpinan parpol di Jabar untuk meredam isu-isu yang tidak benar.

Kemudian, potensi kerawanan berikutnya yakni penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh calon incumbent. Berdasarkan informasi dan pengalaman sebelumnya, para calon incumbent bisa menggerakan aparat sipil negara (ASN) untuk mengikuti kegiatan yang bukan kegiatan kedinasan.

"Itu tidak boleh. Kalau ada paslon lain yang memonitor, itu bisa jadi potensi konflik," ucap dia.

Selanjutnya, potensi penggunaan ormas-ormas dan buruh dalam memobilisasi massa. Jumlah ormas dan buruh di Jawa Barat dinilai juga cukup banyak, sehingga perlu diwaspadai jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan ormas dan buruh.

Selain itu, polisi juga mewaspadai potensi Pilkada kabupaten/kota yang bersebelahan. "Misal Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor nyoblos ke Depok atau sebaliknya. Karena sampai dengan sekarang, ada 3 juta penduduk yang belum memiliki KTP-el," tutur bekas Kakorlantas tersebut.

Tidak hanya itu, Agung juga mewaspadai mobilisasi massa yang menggunakan komunitas sepeda motor oleh pasangan calon. Pasalnya, di Jawa Barat memang cukup terkenal dengan komunitas sepeda motor yang cukup besar.

"Kadang-kadang dari salah satu parpol menarik komunitas motor tersebut," tegas Agung.

Agung juga memprediksi masyarakat Jawa Barat bakal terpolarisasi dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai jumlah pasangan calon nantinya. Ia sudah menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya parpol yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.

Ia berharap, pada saat masuk dalam tahapan pilkada, siapapun yang terpilih, itu adalah mekanisme demokrasi. Kalau tidak menerima, massa bisa melaporkannya lewat mekanisme hukum.

"Bisa lewat jalur MK (Mahkamah Konstitusi). Tidak boleh memobilisasi massa untuk menekan KPU dan pihak-pihak lain," kata Agung.

Agung mengatakan, untuk mengamankan Pilkada Jabar, pihaknya telah menyiapkan 21.337 personil kepolisian. Mereka juga akan dibantu 27 SSK atau 2.700 personil TNI.

Sebelumnya Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, Jabar bersama Papua dan Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik dalam Pilkada serentak 2018. Tiga wilayah itu dinilai rawan lantaran mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi isu SARA yang cukup kuat.

Seperti diketahui, pada Pilkada serentak 2018, setidaknya ada 17 kontestasi demokrasi di Jawa Barat, termasuk Pemilihan Gubernur. Sementara itu, 16 kontestasi lainnya berada di tingkat kabupaten/kota, antara lain; Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Ciamis. (MTVN/OL-7)