Aher Kesal Beredar Hoaks Bencana Pangandaran di Medsos

GUBERNUR Jawa Barat, Ahmad Heryawan, meminta masyarakat jangan percaya dengan gambar atau foto bencana alam di Kabupaten Pangandaran yang beredar di media sosial karena semuanya itu bohong atau hoaks.

"Memang benar bencananya ada, tapi tak separah dengan apa yang digambarkan. Sudah diklarifikasi, saya pastikan gambar atau foto yang tersebar di media sosial adalah hoaks," kata Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, saat menghadiri kegiatan gerak jalan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (8/10).

Aher, sapaan gubernur mengaku prihatin dan menyesalkan pihak yang menyebarkan foto dan gambar bohong di media sosial tersebut.

"Saat kita bergerak membantu mereka, eh tiba-tiba muncul berita yang menggambarkan tidak sebenarnya atau hoaks. Sangat keterlaluan mempermainkan musibah. Padahal harusnya musibah itu bukan untuk dipermainkan, tapi harus segera diantisipasi dan diselesaikan, gitu harusnya kan," sesalnya.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Pangandaran, terdapat 17 titik bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Warga yang terdampak telah mengungsi di rumah sanak keluarga, tempat ibadah, puskesmas, dan balai desa setempat.

Gubernur menyatakan, pascabencana, pihak BPBD dari kabupaten maupun provinsi sudah bergerak ke lokasi lengkap membawa peralatan, logistik termasuk personel yang dibutuhkan.

"TNI/Polri serta berbagai pihak juga sudah turun ke wilayah bencana. Tim mitigasi bencana akan di lokasi sampai penanganan bencana selesai," tuturnya.

Aher mengaku prihatin dengan dengan adanya bencana di Pangandaran, petugas yang sudah diturunkan ke lapangan, harus segera menyelesaikan dampak bencana serta menghilangkan trauma masyarakat.

"Serta tentu saja infrastruktur yang rusak juga direncanakan penyelesaiannya, paling tidak penyelesaian darurat," ucapnya.

Aher belum mengetahui apakah bencana di Pangandaran sudah dinaikkan menjadi status bencana atau belum karena yang berhak menentukannya ialah bupati. Namun demikian, darurat bencana perlu ditetapkan supaya bantuan-bantuan yang berasal dari dana tak terduga bisa segera keluar.

"Karena kalau kemudian dana tak terduga diperlukan untuk mengantisipasi mengevakuasi bencana, sementara belum ada sebuah pernyataan dalam bentuk surat keputusan bupati yaitu memutuskan atau menyatakan darurat bencana, ya dana tersebut enggak bisa keluar karena surat tersebut menyatakan bencana benar terjadi, dan layak menerima dana tersebut," ungkapnya. (OL-2)