Tolak Pelesiran, Fraksi NasDem DPRD Sumbar Siap Terima Konsekuensi

FRAKSI Partai NasDem di DPRD Sumatra Barat siap menerima konsekuensi atas penolakan ikut studi banding sekitar 59 anggota dewan dalam waktu dekat.

"Kita tahu apa konsekuensi menolak untuk tidak ikut. Kita tahu sikap ada risikonya," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar, Risnaldi, di Padang, Kamis (5/10).

Bahkan, dia yakin bakal dikucilkan oleh anggota dewan lain. Namun, menurutnya, Fraksi NasDem menunjukkan sikap tegas untuk menolak asumsi agenda yang diusung tidak penting, bahkan salah kaprah. NasDem, kata Risnaldi, jelas mempersoalkan tujuan dari agenda yang disebut studi banding tersebut.

"NasDem melihat sifatnya kerja sama sebagai alasan yang tidak dapat. Pilihan ke Eropa, tidak begitu menguntungkan kerja sama. Dengan kondisi kini, harusnya di dalam negeri saja," jelasnya.

Menurut Risnaldi, keputusan tidak ikut studi banding ke luar negeri tersebut, selain alasan hal yang tidak penting, juga termasuk instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat NasDem.

Mirisnya, saat bersamaan, Pemerintah Provinsi Sumbar dengan gubernurnya juga berencana bertolak ke Jerman, pada 5-10 Oktober nanti, dengan agenda mengikuti sebuah pameran perdagangan.

Salah kaprah yang dimaksud Risnaldi contohnya kunjungan ke Jerman tersebut. Menurut kabar yang beredar, rombongan yang dipimpin Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal, beranggotakan 20 orang. Termasuk di dalamnya anggota DPRD Sumbar.

Menurut Risnaldi, berhubungan agendanya pameran perdagangan, seturut OPD yang ikut Dinas Penanaman Modal, seharusnya dari DRPD yang ikut mitra dari OPD terkait, yakni Komisi III, yang membawahi Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Perbankan.

"Tapi kini kesannya, justru yang berangkat ketua-ketua komisi. Berlima orang dari DPRD Sumbar," ujar Risnaldi.

Dia juga memperkirakan, keberangkatan anggota DPRD lainnya tinggal menunggu waktu, dan kemungkinan pasti karena mereka sedang mengurus surat izin di Kementerian Dalam Negeri.

Dia menerangkan, masing-masing yang pergi menghabiskan anggaran Rp90 juta-Rp100 juta per orang. "Jadi, totalnya sekitar Rp10 miliar," ungkapnya.

Kegiatan pelesiran ke luar negeri yang diprediksi menghabiskan dana sekitar Rp10 miliar, bersumber dari total Rp6,4 triliun APBD Perubahan Sumbar Tahun 2017 yang pertengahan September lalu sudah ditetapkan.

Keberangkatan anggota DPRD Sumbar untuk pelesiran ke luar negeri tinggal menghitung hari. Jika sebelumnya diinformasikan keberangkatan perdana dewan akan dilakukan 27 Oktober mendatang, keberangkatan dipercepat menjadi 5 Oktober.

Sekitar tujuh negara di tiga benua akan dikunjungi DPRD. Untuk negara yang dikunjungi, di antaranya Amerika Serikat (Hawaii), kemudian negara-negara di Eropa, yakni Jerman, Spanyol, Belanda, dan Prancis. Sementara untuk negara di Asia, anggota DPRD akan berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan. (OL-2)