Fraksi NasDem Tolak Ikut Tur Anggota DPRD Sumbar ke Tiga Benua

PARTAI NasDem menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Sumatra Barat yang menolak rencana keberangkatan anggota dewan ke tiga benua untuk studi banding.

Sikap tegas dari Fraksi NasDem itu menjadikan anggota DPRD Sumbar yang diperkirakan bakal tetap berangkat untuk studi banding hanya 59 orang dari 65 anggota. Artinya, minus 6 orang dari Fraksi NasDem.

"Kita satu-satunya menolak. Kita berenam, dan tidak ikut dalam rencana tersebut," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar, Risnaldi, di Padang, Rabu (4/10).

Dia menilai, penolakan ini berlandaskan dari asumsi agenda yang diusung tidak penting, bahkan salah kaprah. Mirisnya, saat bersamaan, Pemerintah Provinsi Sumbar dengan gubernurnya juga berencana bertolak ke Jerman, pada 5-10 Oktober nanti, dengan agenda mengikuti pameran perdagangan.

Salah kaprah yang dimaksud Risnaldi contohnya kunjungan ke Jerman ini. Berdasar kabar yang beredar, rombongan yang dipimpin Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, beranggotakan 20 orang. Termasuk di dalamnya anggota DPRD Sumbar.

Menurut Risnaldi, berhubungan agendanya pameran perdagangan, seturut OPD yang ikut Dinas Penanaman Modal, seharusnya, dari DRPD yang ikut mitra dari OPD terkait, yakni Komisi III, yang membawahi Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Perbankan.

"Namun kini kesannya, justru yang berangkat ketua-ketua komisi. Berlima orang dari DPRD Sumbar," ujar Risnaldi.

Dia juga memperkirakan, keberangkatan anggota DPRD lainnya tinggal menunggu waktu, dan kemungkinan pasti karena mereka sedang mengurus surat izin di Kementerian Dalam Negeri.

Dia menerangkan, masing-masing yang pergi menghabiskan anggaran Rp90 juta-Rp100 juta per orang. "Totalnya sekitar Rp.10 miliar," sebutnya.

NasdDm, kata Risnaldi, jelas mempersoalkan tujuan dari agenda yang dikatakan studi banding tersebut. "NasDem melihat sifatnya kerja sama sebagai alasan yang tidak dapat diterima. Pilihan ke Eropa, tidak begitu menguntungkan kerja sama. Dengan kondisi kini, harusnya di dalam negeri saja," jelasnya.

Menurut dia, keputusan tidak ikut ini selain alasan hal yang tidak penting, juga termasuk instruksi DPP NasDem. Kegiatan pelesiran keluar negeri yang berjumlah sekitar Rp10 miliar, bersumber dari total Rp6,4 triliun APBD Perubahan Sumbar Tahun 2017 yang pertengahan September lalu sudah ditetapkan.

Keberangkatan anggota DPRD Sumbar untuk pelesiran ke luar negeri tinggal menghitung hari. Jika sebelumnya diinformasikan keberangkatan perdana dewan akan dilakukan pada 27 Oktober, keberangkatan akan dipercepat 5 Oktober mendatang. Sekitar tujuh negara di tiga benua akan dikunjungi DPRD.

Untuk negara yang dikunjungi, di antaranya Hawai, Amerika Serikat, kemudian negara-negara di Eropa, yakni Jerman dan Spanyol, Belanda, dan Prancis. Sementara untuk negara di Asia anggota DPRD akan berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan. Dengan begini ada sekitar tujuh negara di tiga benua yang akan disambangi.

Sementara Lembaga Anti Korupsi Integritas menilai rencana keberangkatan anggota DPRD Sumbar dengan judul perjalanan dinas ke luar negeri, merupakan pemborosan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Sebagaimana banyak diberitakan, sebanyak 59 dari 65 orang anggota DPRD Sumbar akan melakukan perjalanan dinas ke 7 negara di 3 benua. Perjalanan dinas ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar dengan masing-masing anggota DPRD akan menerima jatah Rp100 juta.

Peneliti Integritas Antoni Putra, menilai, memang dalam Permendagri No 29 Th 2016, anggota DPRD memang diberi lampu hijau melakukan perjalanan dinas ke keluar negeri, tetapi diatur bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan sangat selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas (Pasal 2 Angka 4).

Namun, apa urgensi sehingga harus ke luar negeri. Misal saja, sebut Anton, kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata.

"Kepergian ke Jerman untuk menyaksikan pameran wisata apakah merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Tentu tidak," tandasnya.

Integritas menilai, jumlah Rp10 miliar tidak sedikit. Hal ini tentu akan sangat bertentangan dengan Instruksi Presiden dan Mendagri agar Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran.

Dalam penjelasannya ke sejumlah media, anggota DPRD Sumbar menyatakan kunjungan kerja itu dikatakan untuk studi banding menyangkut beberapa hal, serta mengikuti beberapa kegiatan, di antaranya yang terpublikasi yakni ke Jerman pergi mengikuti pameran pariwisata dan ke Belanda untuk melakukan studi banding menyangkut kearsipan sejarah Minangkabau. (OL-2)