Aksi Protes, Puluhan Mahasiswa UMSU Mandi Lumpur di Jalan Berlubang

SEKITAR 30 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Moktar Basri, Medan. Mereka melakukan aksi demonstrasi dengan mandi lumpur di kubangan dari lubang jalan yang rusak di sekitar Jalan Moktar Basri, Kampus UMSU, Selasa (3/10).

Aksi ini sebagai bentuk protes para mahasiswa terhadap Wali Kota Medan Zulmi Eldin yang dianggap tidak pernah menanggapi permintaan mahasiswa dan warga setempat untuk memperbaiki Jalan Moktar Basri yang rusak parah selama hampir dua tahun.

"Kita melakukan aksi ini di kampus kita sendiri. Kalau juga tidak ditanggapi oleh wali kota, kami sudah bertekad untuk ramai-ramai berdelegasi ke Kantor Wali Kota Medan untuk memperbaiki jalan di sekitar kampus kami," ujar Koordinator Aksi, Anwar Bhakti, kepada Media Indonesia di lokasi, Selasa.

Aksi para mahasiswa yang mandi lumpur di lubang-lubang jalan di kawasan Kampus UMSU tersebut sempat mencuri perhatian para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Anggota DPRD Kota Medan, Anton Panggabean, menanggapi hal itu dan meminta agar Pemkot Medan segera memperbaiki jalan di kawasan Kampus UMSU. Kampus UMSU, menurut dia, merupakan kampus yang sering dikunjungi oleh pejabat tinggi dari Jakarta. Dan Jalan Moktar Basri meerupakan akses menuju kampus tersebut.

Kondisi jalan-jalan yang rusak di Kota Medan, menurut dia, menjadi alasan bahwa kota ini tidak cukup pantas untuk menerima penghargaan apa pun dari pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, Kota Medan menerima dua penghargaan sebagai Kota Terbaik Indonesia 2017 dan Kota Terbaik per Region Sumatra 2017. Sayangnya, penghargaan dari Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2017 tersebut tidak diiringi penjelasan mengenai variabel yang menjadi pendukung penetapan penghargaan tersebut.

Anton menilai, dua penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kota Medan pada ajang IAA 2017 merupakan hal yang keliru. Dua penghargaan itu, lanjut dia, tidak memiliki dasar, sebab tidak ada indikator yang jelas mengenai alasan penghargaan tersebut.

"Dari sisi mana Kota Medan ini layak dapat penghargaan? Dari sisi infrastruktur, keamanan, pemerintahan, layanan publik. Yang mana yang dijadikan tolok ukur untuk mendapatkan penghargaan itu," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Dzulmi, itu sangat berpotensi dijadikan alat untuk mengklaim bahwa Pemkot Medan telah menunjukkan kinerja yang baik. Padahal, kenyataannya tidak ada satu pun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemkot Medan atas penghargaan tersebut. (OL-2)