Empat SKPD Kukar Diperiksa terkait Dugaan Korupsi Bupati

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memasuki hari keempat, Jumat (29/30), dalam pengembangan kasus yang menyeret Bupati Rita Widya Sari sebagai tersangka.

Empat SKPD tersebut ialah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda), Dinas Sosial, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sama dengan pemeriksaan sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di wilayah yang tengah disasar oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Tim penyidik KPK juga membawa sejumlah dokumen penting usai melaksanakan operasinya yang digelar sejak pukul 10.30 Wita itu.

Pemeriksaan di Kantor Dispora oleh tim penyidik KPK berlangsung cukup singkat dan berakhir sekitar pukul 15.00 wita, sedangkan di Dinas Sosial berakhir sekitar pukul 17.00 Wita.

Untuk pemeriksaan di Balitbangda dan Bappeda yang berada dalam satu lokasi di jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, berakhir sekitar pukul 21.00 wita.

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak dokumen yang berhasil diamankan oleh tim penyidik, meski terlihat rombongan tim membawa tiga koper besar meninggalkan gedung tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tim KPK masih dijadwalkan melakukan pemeriksaan di sejumlah instansi lingkup Pemkab Kukar hingga Sabtu (30/9) besok.

Pemeriksaan dan penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap Bupati Kukar Rita dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Selain bupati yang memimpin selama dua periode ini, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Khairudin, Komisaris PT Bangun Media Bersama, dan Hery Susanto Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima. (OL-2)