Menyemai Toleransi dari Desa Inklusi

Siang yang cukup terik, Suster Postina dan Suster Aurelia melangkah di jalan setapak menuju areal hutan di perbukitan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) pekan lalu.

Pada jalanan yang menanjak, kedua suster berusaha ke pinggir, sebab ada seorang warga dari hutan yang membawa dedaunan untuk pakan ternak. Mereka mencoba menyapa laki-laki tua yang melintas itu sambil bertanya. Hanya dengan sapaan saja, senyum tercipta.

Kedua suster adalah pelayan di sebuah pertapaan awam warga Khatolik bernama Pertapaan Awam Oasis Sungai Kerit (OSK). Letaknya berada di perbukitan hutan rakyat di lereng selatan Gunung Slamet tepatnya di Desa Melung.

"Kami sudah biasa berinteraksi dengan warga di Desa Melung. Tidak jarang kami turun ke desa untuk menyapa mereka. Yang paling berkesan bagi kami adalah pada saat datangnya Lebaran. Kami turun ke desa memberikan ucapan selamat Idul Fitri dengan menyalami warga. Kami sangat senang, karena mereka dengan tulus menyambut kami. Bahkan, meminta kami agar makan ketupat opor. Kenyang sekali," kata Suster Postina menceritakan pengalaman saat Lebaran beberapa bulan lalu.

Jarak pertapaan dengan pemukiman warga cukup jauh sekitar 1,5 km. Lokasi pertapaan berada agak terpencil di lereng perbukitan di tengah hutan rakyat yang sunyi. Namun demikian, interaksi antara warga dengan para pengurus dan penghuni pertapaan awam OSK tetap terjadi. Bahkan, sejumlah warga juga ikut serta bekerja di situ.

"Saya bekerja di sini sejak November 2015 lalu," ungkap Defri Priyanto, pemuda asal desa setempat. Defri tidak canggung. Meski ia muslim, tetapi baginya tidak ada persoalan.

"Sejak tahun 2015 lalu bekerja di sini, saya tetap muslim, meski pertapaan ini untuk agama Khatolik. Mereka sama sekali tidak memaksakan agar saya ikut keyakinan mereka. Mereka begitu toleran, sehingga kami juga menaruh hormat. Kerja yang kerja, dan tidak berurusan dengan keyakinan. Sebab, keyakinan itu sangat pribadi," katanya menambahkan.

Selain pemuda itu, ada sejumlah warga lainnya yang bekerja di tempat itu. Sama seperti Defri, mereka tetap memeluk agamanya tanpa terpengaruh dengan keyakinan di tempat kerja mereka.

"Jadi, kalau orang yang bekerja di sini ya kerja saja. Kami sama sekali tidak mencampuri urusan keyakinan mereka. Kerja saja, mencari rezeki di sini. Soal agama dan keyakinan, biarlah menjadi urusan paling pribadi untuk mereka. Kami juga pastikan tidak mengajak mereka masuk keyakinan kami. Soal kepercayaan yang berbeda bukan menjadi halangan," ungkap relawan Pertapaan Awam OSK Aloysius Budi Setiawan.

Pertapaan tersebut, hanya dipakai untuk menyepi dan beribadah terutama doa. "Umat yang datang ke sini juga tidak lama, umumnya hanya sekitar tiga hari saja. Mereka di sini merenung dan berdoa, makanya tempatnya sebagai sebuah pertapaan. Sama sekali tidak ada aktivitas lain, apalagi mempengaruhi warga yang beda keyakinan. Kami pastikan hal seperti itu tidak ada. Kami juga sangat terbuka kepada warga khususnya Desa Melung. Tidak ada yang kami tutupi di sini," kata Budi.

Tokoh masyarakat yang juga mantan Kades Melung Agung Budi Satrio mengungkapkan meski wilayahnya cukup terpencil, tetapi masyarakat Desa Melung adalah warga yang terbuka.

"Tidak ada persoalan dengan adanya pertapaan yang ada di desa ini. Warga dan pengelola pertapaan saling menghormati dan menyemai toleransi. Masyarakat Desa Melung bisa hidup berdampingan dengan mereka. Kuncinya adalah komunikasi dan saling terbuka. Mudah-mudahan Melung terus menjadi contoh sebagai Indonesia kecil yang menghargai keberagaman. Hanya saja yang perlu dijaga adalah pengaruh dari luar, jangan sampai ada provokasi yang menimbulkan friksi," ungkap Budi Satrio.

Toleransi yang telah tertanam di Desa Melung menjadi semakin kuat karena desa setempat menjadi berusaha menjadi desa inklusi. Kepala Seksi Pelayanan Desa Melung Widi Kurnianto mengatakan bahwa beberapa perangkat desa pada 2016 lalu telah mengikuti pelatihan bersama dengan Wahid Foundation mengenai desa inklusi.

"Pada intinya kampung inklusi adalah desa yang tidak memiliki kebijakan diskriminatif seperti kepada orang difabel atau perbedaan SARA. Semuanya diperlakukan sama secara adil," kata Widi.

Dalam kaitan perbedaan agama yang paling penting adalah saling menghormati dan tidak saling mempengaruhi. "Komitmen itulah yang harus dijaga, agar jangan sampai mumcul persoalan. Jadi warga juga menjaga, pihak pertapaan demikian juga. Kalau sekarang kadang ada masalah sedikit, misalnya soal kepemilikan tanah. Tetapi memang kadang ada masalah kecil muncul, namun terselaikan. Masalah itu bukan terkait dengan soal agama atau keyakinan kok," tambahnya.

Salah seorang aktivitis perempuan yang juga mantan Program Manager Campign and Policy Wahid Foundation Endah Nurdiana mengatakan akhir tahun lalu, pihaknya menyelanggarakan workshop untuk desa-desa di Banyumas.

"Latar belakangnya tidak lain adanya persoalan krusial di tingkat masyarakat mengenai terjadinya praktik-praktik diskriminasi. Sehingga dalam konteks ini, desa diarahkan untuk menjadi desa inklusi yang tidak berpihak kepada sebagian masyarakat. Desa harus memayungi semua dan memberikan kesempatan bagi seluruh elemen warga apapun agama atau sukunya," jelas Endah.

Menurutnya, pengembangkan desa inklusi tidak bisa hanya teori semata, melainkan harus dilakukan dan dijalankan. "Dalam kaitan itu, tidak hanya pemerintahan desa tetapi masyarakat juga harus disiapkan. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan keunikan. Sehingga pendekatannya memang berbeda. Tetapi prinsipnya adalah, jangan sampai mayoritas mendiskriminasikan minoritas, begitu juga sebaliknya jangan sampai minoritas juga memunculkan persoalan yang menyinggung mayoritas. Semuanya harus saling menjaga dan adil," tandasnya.

Karena sesungguhnya, pengembangan desa inklusi itu ujungnya adalah meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat. Menjadi masyarakat yang berdamai dengan sesama dan meningkatkan kebahagiaan berdama. Tanpa kecurigaan, tanpa diskriminasi. (OL-7)